SAMARINDA – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tahun anggaran 2025 sebesar Rp78 miliar menjadi perhatian serius Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda. Nilai SILPA tersebut dinilai sebagai modal awal fiskal Pemkot pada tahun 2026, namun perlu dikelola secara cermat di tengah tekanan kewajiban pembayaran …
Read More »DPRD Samarinda Fasilitasi Hearing Konflik Parkir Mie Gacoan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memfasilitasi pertemuan antara pengelola Resto Mie Gacoan di Jalan M. Yamin dan Jalan Ahmad Yani dengan CV Putra Borneo Sejahtera serta perwakilan warga RT 07 dan RT 08 Kelurahan Sempaja Selatan. Pertemuan ini digelar untuk mencari solusi atas polemik pengelolaan lahan …
Read More »Komisi II Soroti Kerja Sama Perumdam dengan PT Wats
SAMARINDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Perumdam Tirta Kencana Samarinda dan Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terkait kontrak pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendang I dan Bendang II. Hearing yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 Kantor …
Read More »Disdag Samarinda Enggan Beri Data, Hearing Pasar Pagi Di Tunda
SAMARINDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menunda pelaksanaan rapat lanjutan bersama Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda terkait penataan dan pengelolaan Pasar Pagi. Penundaan dilakukan karena Disdag dinilai belum mampu menyampaikan data lengkap yang dibutuhkan DPRD sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan. Penundaan tersebut terungkap dalam rapat …
Read More »Pasar Pagi Samarinda Siap Difungsikan, DPRD Lakukan Peninjauan
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melakukan peninjauan langsung ke Pasar Pagi Samarinda, Jumat (19/12/2025). Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan bangunan pasar, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi persoalan teknis sebelum fasilitas tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh para pedagang dan masyarakat. Peninjauan tersebut dilakukan oleh jajaran DPRD …
Read More »Izin Usaha Dievaluasi, DPRD Siapkan Langkah Pembenahan
SAMARINDA — Polemik soal lemahnya pengawasan aturan jam operasional kembali mencuat di Kota Tepian. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Iswandi, secara tegas menyebut pemerintah kota tak cukup serius memastikan regulasi berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai masalah ini bukan soal aturan yang kabur, tetapi soal pengawasan yang …
Read More »DPRD Tekankan Pelayanan Nyata bagi Pengguna Parkir
SAMARINDA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti rencana kebijakan iuran parkir berlangganan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. “Ini belum disahkan juga, Rp400.000 itu satu …
Read More »Samarinda Optimalkan PAD Lewat Teknologi Modern
SAMARINDA – Digitalisasi sistem penerimaan daerah dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong transparansi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Penerapan teknologi modern, termasuk melalui penggunaan barcode pada reklame, dianggap sebagai salah satu inovasi yang perlu segera diterapkan agar potensi penerimaan daerah dapat termaksimalkan secara optimal. Ketua Komisi II DPRD …
Read More »DPRD Tekankan Pelayanan Publik Utama bagi Masyarakat
SAMARINDA – Kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi berbagai tantangan menuntut pemerintah Kota Samarinda lebih berhati-hati dan selektif dalam mengambil keputusan terkait program pembangunan. Hal ini dianggap penting agar hak-hak dasar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tidak terabaikan atau dikorbankan. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) …
Read More »Komisi II DPRD Samarinda Panggil Bapenda Bahas Strategi PAD 2026
SAMARINDA – Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi isu penting di Kota Samarinda, terlebih menghadapi potensi pengurangan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Selama ini, TKD masih menjadi salah satu sumber utama penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Situasi tersebut mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan