KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengakselerasi transformasi pelayanan publik dengan mendorong penggunaan teknologi digital, salah satunya melalui pengembangan sistem parkir digital terintegrasi. Langkah ini menjadi pilar penting dalam pelaksanaan Program Pelayanan Publik Cerdas Kukar Idaman Terbaik, yang menargetkan pelayanan modern, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat. …
Read More »PAD Samarinda Seret, Komisi II Minta Evaluasi Total
SAMARINDA — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi, menghadiri High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta Evaluasi Capaian Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Pertemuan tersebut digelar di Ruang Maratua, lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia …
Read More »Maswedi Dukung Beauty Contest Operator Parkir
SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memastikan pengelolaan parkir di Gedung Pasar Pagi akan segera beroperasi dengan sistem baru. Tidak lagi menggunakan pola lama, parkir di kawasan strategis tersebut kini akan dikelola oleh pihak ketiga dengan metode modern dan berbasis digital. Pemilihan operatornya dilakukan melalui mekanisme beauty contest, yakni …
Read More »Transparansi Parkir Jadi Kunci Peningkatan PAD Kota Samarinda
SAMARINDA – Potensi sektor perparkiran di Kota Samarinda dinilai bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan jika dikelola secara maksimal. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sampri Shaputra, menekankan bahwa peningkatan PAD dari sektor parkir bukan hanya soal penerimaan, tetapi juga terkait …
Read More »Samarinda Terapkan Barcode untuk Tertibkan Pajak Reklame
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menyiapkan terobosan baru dalam pengelolaan pajak reklame. Melalui penerapan sistem barcode, setiap papan reklame di Kota Tepian nantinya akan dilengkapi kode identifikasi khusus. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memastikan penertiban reklame berjalan transparan. Langkah tersebut muncul sebagai jawaban …
Read More »Pemotongan DBH 50 Persen Jadi Sorotan DPRD Kaltim
SAMARINDA – Isu rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan ruang fiskal daerah, khususnya bagi kabupaten dan kota dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas. Hal ini disampaikan …
Read More »Pendapatan Daerah Kaltim 2026 Diproyeksikan Turun, Ketua DPRD Minta Strategi Efisiensi
SAMARINDA – Proyeksi pendapatan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim yang berlangsung di Gedung E, Lantai …
Read More »DPRD Kaltim Minta Pemprov Gali PAD Lebih Optimal
SAMARINDA – Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangannya. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peran Organisasi Perangkat …
Read More »Nurhadi: Kenaikan PBB 2.500 Persen Tak Masuk Akal
SAMARINDA – Kenaikan tajam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Balikpapan tengah menjadi polemik serius. Bukan sekadar angka tagihan yang membengkak, persoalan ini telah berkembang menjadi isu keadilan dan legitimasi kebijakan pemerintah daerah. Keresahan publik bermula dari sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan tagihan PBB seorang warga melonjak …
Read More »Firnadi: BUMD Kaltim Harus Taat PP 54/2017 Untuk Dongkrak Kinerja
SAMARINDA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menegaskan pentingnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) segera melakukan penyesuaian struktur kelembagaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Menurut Firnadi, aturan tersebut dengan jelas mengatur bahwa hanya ada …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan