SAMARINDA – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, kembali menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Beloro, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada Sabtu (26/07/2025). Pada kegiatan tersebut, Salehuddin …
Read More »10 Perda Malinau Lindungi Hak Anak
MALINAU– Selain lima klaster hak anak, aspek penguatan kelembagaan turut menjadi komponen penting dalam penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam verifikasi lapangan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), yang berlangsung Selasa (17/06/2025). Pilar kelembagaan ini meliputi dukungan regulasi hingga penguatan organisasi yang mencakup …
Read More »Damayanti Ajak Pemerintah Perhatikan Insentif Guru Sekolah Swasta
PARLEMENTARIA SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Damayanti, menyoroti peran penting sekolah swasta dalam dunia pendidikan. Menurutnya, kontribusi sekolah swasta dalam mencetak generasi yang cerdas tidak boleh diabaikan. Damayanti menekankan, kendala yang dihadapi beberapa sekolah swasta, yaitu terkait insentif guru yang tidak memadai akibat …
Read More »Wakil Ketua DPRD Samarinda Dorong Revisi Perda Pendidikan Kota Samarinda
PARLEMENTARIA SAMARINDA – Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik di Kota Samarinda, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menegaskan pentingnya agar revisi Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Kota Samarinda tahun 2023. Benar-benar menjamin kebutuhan guru-guru di Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah …
Read More »Bahas Raperda Bantuan Hukum, Komisi I Kunjungi Polresta Samarinda
PARLEMENTARIA SAMARINDA – KOMISI I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda soroti program Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. DPRD Samarinda menilai program yang turut dianggarkan Pemkot Samarinda itu belum benar-benar maksimal dijalankan. Demikian dibeberkan oleh Ketua Komisi I DPRD Samarinda Joha …
Read More »Persentase Murid Miskin di Sekolah Menengah Akan Ditingkatkan
PARLEMENTARIA KALTIM – Persentase jumlah murid miskin atau tidak mampu di satuan pendidikan menengah atau sekolah menengah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan ditambah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Salehuddin. Menurut Salehuddin, Dalam Peraturan …
Read More »Mewujudkan Keluarga Bahagia di Desa Sanggulan
PARLEMENTARIA KALTIM – Keluarga bahagia menjadi idaman setiap orang, itu dapat diwujudkan jika ketahanan keluarga terbentuk. Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berusaha mewujudkan keluarga bahagia di Desa Sanggulan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di desa tersebut, Sabtu (28/10/2023), Reza–sapaan akrab …
Read More »Rusman Ya’qub Gelar Sosper Ketahanan Keluarga di Temindung Permai
PARLEMENTARIA KALTIM – Negara yang kuat berawal dari keluarga yang kuat. Menyadari betapa pentingnya peran keluarga dalam mewujudkan ketangguhan bangsa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menelurkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Perda penyelenggaraan pembangunan …
Read More »Dishub KKR Sebut Perusahaan “Indo Buah” Langgar Perda
PONTIANAK-Salah seorang staf Dinas Perhubungan (Dishub) UPT Terminal Soedarso Kubu Raya, Muhardi, menuding perusahaan yang bergerak di bidang angkutan buah-buahan yakni Indo Buah yang berkantor di kawasan Jalan Dewi Sartika Pontianak sering melakukan kegiatan bongkar muat barang berupa buah-buahan di dalam areal terminal Soedarso secara illegal. Padahal menurut Muhardi, perusahaan …
Read More »Kisruh SOPD Dalam Rapat Paripurna, Disinyalir Ada Perda Siluman.
MEMPAWAH-Pemerintah Kabupaten Mempawah telah mengesahkan Perda Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang terdiri dari 13 dinas, empat badan serta 9 kecamatan. Namun belakangan ini ada penambahan dinas diluar pembahasan Perda, sidang di gedung DPRD Mempawah hari Selasa 8 Nopember 2016 pukul 14:00 wib. Sidang dewan DPRD Mempawah timbul kisruh dengan …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan