Tag Archives: Perusda Kaltim

PARLEMENTARIA KALTIM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim untuk melakukan review terhadap perusahaan daerah (perusda) yang sakit. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nindya Listiyono kepada awak media saat ditemui …

“Untuk perusda yang hari ini sedang tidur, pemerintah harus segera bertindak jangan sampai ini jadi berlarut-larut.”  PARLEMENTARIA KALTIM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengimbau agar Perusahaan Daerah (Perusda) di Provinsi Kaltim dapat bertransformasi menjadi badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Hal ini …

  PARLEMENTARIA KALTIM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) punya ide soal langkah preventif agar perusahaan “pelat merah” yang ada di Kaltim tidak bermasalah, serta jajaran direksinya tak tersandung hukum, seperti yang baru saja menimpa mantan Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur (MMPKT) …

PARLEMENTARIA KALTIM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang membidangi masalah keuangan dan perekonomian berharap kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat melibatkan DPRD Kaltim dalam proses seleksi jajaran direksi perusahaan daerah (perusda) di Kaltim. Hal ini berkenaan dengan kasus yang menyandung beberapa perusda di …

  PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan nilai merah terhadap kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim. Karenanya, anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono meminta pembenahan secara menyeluruh terkait pengelolaan perusda. Sapto menyebut, bukan tanpa alasan mengapa seluruh Perusda Kaltim harus melakukan …

  PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Komponen pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Nota Penjelasan dan Keuangan (NPK) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran (TA) 2023, ternyata masih ‘misterius’. Padahal, nilai pengeluaran pembiayaan tersebut juga sudah pernah dicantumkan dalam Kebijakan …

  PARLEMENTARIA DPRD KALTIM – Perusahaan ‘plat merah’ di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) direncanakan akan mendapatkan kucuran penyertaan modal sebesar Rp200 miliar. Sebagaimana tertuang dalam Nota Penjelasan Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, nilai tersebut tercantum dalam pengeluaran pembiayaan. “Kemudian pada …