Tahun Depan, Setiap RT di Bontang Dapat Dana Rp200 Juta dari Program Pro RT

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang secara resmi menghentikan penyelenggaraan Program Stimulan RT yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Penghentian ini ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor 100.1.2/1426/ADBANG/2025 yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati, pada tanggal 25 Agustus 2025.

Aji Erlynawati menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang sebelumnya digunakan untuk Program Stimulan RT akan dialihkan untuk mendukung program-program unggulan daerah. Fokus pengalihan dana tersebut meliputi peningkatan tunjangan bagi ketua RT, pemberian insentif kepada pegiat keagamaan, serta program penanggulangan banjir yang sejalan dengan prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru.

“Mulai 2026, program ini akan diganti dengan nama Pro RT. Untuk saat ini, alokasi anggaran diprioritaskan dulu pada janji-janji prioritas wakil wali kota,” ujar wanita yang akrab disapa Iin saat dikonfirmasi pada Rabu (27/08/2025).

Program Pro RT yang akan diluncurkan pada tahun 2026 nanti direncanakan mengucurkan dana sebesar Rp200 juta bagi setiap Rukun Tetangga (RT) di seluruh kelurahan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur skala lingkungan, pengadaan barang penunjang, serta penyelenggaraan kegiatan yang mendukung perkembangan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RT.

“Pelaksanaannya dimulai tahun 2026. Saat ini kami masih menyusun perencanaan agar tepat sasaran dan terukur,” pungkasnya.

Kebijakan pengalihan anggaran ini diambil setelah melalui kajian mendalam mengenai efektivitas dan dampak program sebelumnya. Pemerintah kota menilai penting untuk menyesuaikan kembali prioritas pembangunan dengan kebutuhan aktual masyarakat serta visi pembangunan jangka menengah daerah. Langkah ini juga diharapkan dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal dan sesuai dengan tujuan pencapaian target RPJMD.

Masyarakat dan para ketua RT diharapkan dapat memahami kebijakan transisi ini. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi agar tidak terjadi kesenjangan informasi hingga program pengganti benar-benar diimplementasikan pada tahun depan.[]

Admin05