Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku sedang mempertimbangkan untuk menahan rilis data pemutusan hubungan kerja (PHK) secara berkala, dengan alasan menjaga optimisme masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Kebijakan ini langsung menuai sorotan, sebab data PHK yang tercatat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selama ini menjadi salah satu indikator penting kondisi ketenagakerjaan nasional.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli beralasan, publikasi data PHK yang terlalu sering berpotensi memicu pesimisme di kalangan pekerja. “Jangan PHK terus, nanti kasihan teman-teman, nanti yang kita bangun itu adalah semangat pesimis nanti terhadap bangsa ini,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR), Selasa (8/7/2025). Ia menegaskan, pemerintah lebih memilih menyebarkan informasi yang membangkitkan harapan. “Makanya kami juga, ya, kita nggak, oke ya, tiap bulan kita keluarkan data PHK-PHK, nanti yang kita bangun itu bukan optimisme. Bisa dipahami, ya?”
Meski enggan merinci angka terbaru, Yassierli memastikan data yang dimiliki Kemenaker valid karena bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan telah melalui verifikasi. “Data itu kan kita bicara validitas nomor satu. Jadi kita harus berdasar kepada data yang valid. BPJS Ketenagakerjaan, karena kemudian kita sudah ada program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penebalan manfaat untuk JKP,” jelasnya.
Di sisi lain, kebijakan ini memantik kritik dari sejumlah pengamat yang menilai transparansi data justru penting untuk mendorong solusi nyata. Mereka khawatir, pembatasan informasi malah berisiko menutupi masalah struktural di sektor ketenagakerjaan. Sementara itu, Kemenaker menegaskan fokusnya pada program perlindungan pekerja, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan bantuan tunai dan pelatihan, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi yang memenuhi syarat. “Menurut saya itu yang harus kita viralkan,” ucap Yassierli.
Langkah ini mengundang pertanyaan: apakah menahan data PHK benar-benar membangun optimisme, atau justru mengurangi akuntabilitas pemerintah dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan? Masyarakat kini menunggu keputusan final Kemenaker, sambil berharap kebijakan yang diambil tidak mengorbankan hak publik atas informasi yang transparan.[]
