Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TANAH BUMBU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan posko terpadu penanganan bencana di setiap kecamatan. Dorongan tersebut muncul sebagai bentuk kepedulian agar masyarakat lebih terlindungi ketika bencana terjadi.
Ketua Badan Anggaran DPRD Tanah Bumbu, Parman, menyampaikan bahwa posko terpadu sangat penting untuk menghadirkan pelayanan cepat dan tepat. Ia menekankan perlunya fasilitas yang dilengkapi sarana pemadam kebakaran serta unit darurat lain agar setiap wilayah memiliki kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat. “Posko jangan hanya ada di satu lokasi, tetapi harus tersebar di semua kecamatan,” kata Parman.
Parman menambahkan, DPRD siap memberikan dukungan penuh melalui alokasi anggaran maupun pengawasan. Dengan begitu, program pembangunan posko dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Tanah Bumbu, Yulian Herawati, menyatakan pemerintah daerah sejalan dengan usulan legislatif. Menurutnya, gagasan pembangunan posko tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan bagian dari arahan Bupati Andi Rudi Latif agar Tanah Bumbu menjadi daerah percontohan pelayanan tanggap darurat di Kalimantan Selatan.
Sebagai tahap awal, pemerintah daerah menargetkan pembangunan posko pertama di Kecamatan Simpang Empat pada tahun ini. Posko tersebut nantinya akan menjadi model untuk pengembangan serupa di kecamatan lainnya.
Dalam operasionalnya, posko terpadu akan melibatkan personel dari berbagai instansi, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Perhubungan. Seluruh personel akan bertugas penuh 24 jam secara bergiliran agar pelayanan tanggap darurat tetap terjaga.
Rencana pembangunan posko terpadu ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan meminimalkan dampak bencana di Tanah Bumbu. Dukungan sinergis antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar program ini tidak sekadar wacana, melainkan segera terealisasi untuk kepentingan bersama.[]
Admin05
