Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menerima banyak keluhan terkait proses seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kaltara berencana untuk melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara guna memperoleh penjelasan terkait sistem dan metode penilaian yang digunakan dalam tes seleksi PPPK di daerah ini.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, mengatakan bahwa banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kepada pihaknya mengenai seleksi PPPK. Namun, ia juga menekankan pentingnya sikap objektif dalam menyikapi keluhan tersebut.
“Memang banyak yang menyampaikan keluhan kepada kami, tetapi kami juga harus objektif. Oleh karena itu, pihak BKD Kaltara harus memberikan penjelasan terkait masalah ini,” ungkap Djufrie pada Kamis (09/01/2025).
Menurut Djufrie, mendengar keterangan langsung dari pihak BKD sangat penting agar tidak timbul persepsi negatif terhadap seleksi PPPK yang sudah berlangsung.
“Terutama terkait penerimaan PPPK dengan status paruh waktu dan penuh waktu. Saya rasa masih banyak yang belum paham mengenai hal ini,” lanjut politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Djufrie juga mengungkapkan bahwa sistem penilaian yang digunakan dalam seleksi PPPK menjadi salah satu hal yang paling banyak dikeluhkan oleh peserta.
“Kami ingin mengetahui sistem penilaian yang diterapkan dalam seleksi ini serta hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kelulusan. Masalah-masalah seperti ini yang banyak dikeluhkan oleh peserta kepada dewan,” terangnya.
Terkait koordinasi dengan BKD Kaltara, Djufrie menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan pemanggilan kepada BKD untuk memberikan penjelasan. Namun, karena BKD belum dapat memenuhi pemanggilan tersebut, DPRD Kaltara berencana untuk melakukan pemanggilan kembali.
“Kami akan menunggu, dan pemanggilan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada peserta PPPK yang masih belum paham mengenai sistem penilaian yang diterapkan,” tambahnya.
Dengan adanya koordinasi yang akan dilakukan antara DPRD Kaltara dan BKD, diharapkan peserta seleksi PPPK dapat mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses dan mekanisme penilaian yang digunakan, serta memahami berbagai hal yang menjadi pertimbangan dalam seleksi tersebut. []
Redaksi03
