Tekanan Fiskal Menguat, Kalteng Lakukan Efisiensi

PALANGKA RAYA – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat hingga 79 persen menjadi ujian serius bagi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penurunan drastis tersebut membuat daerah harus menyusun ulang strategi fiskal agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak tersendat.

Berdasarkan data transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025, alokasi DBH untuk Kalimantan Tengah tercatat merosot tajam dari sekitar Rp2,4 triliun menjadi hanya Rp504 miliar. Kondisi serupa juga dialami sejumlah provinsi lain di Pulau Kalimantan, meski dengan besaran penurunan yang bervariasi.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo meminta seluruh pihak menyikapinya secara tenang dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum data dan mekanisme penyaluran dipahami secara menyeluruh.

“Kita hadapi ini dengan kepala dingin. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang belum kita pastikan kebenarannya. Data harus dicek betul agar tidak keliru dalam menyikapi,” ujar Edy Pratowo, Senin (05/01/2026).

Ia menekankan bahwa dinamika anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal nasional yang harus disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi penerimaan negara yang fluktuatif.

Sebelumnya, melalui rilis resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, dijelaskan bahwa DBH merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari penerimaan pajak serta pengelolaan sumber daya alam.

Dalam rilis tersebut ditegaskan bahwa penetapan besaran DBH sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui APBN. Pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk menentukan atau mengubah nilai DBH karena perhitungannya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional, realisasi penerimaan negara, formula tertentu, serta pergerakan harga komoditas.

Akibat penyusutan DBH tersebut, ruang fiskal Kalimantan Tengah menjadi lebih sempit. Pemerintah provinsi pun mulai menerapkan langkah-langkah penyesuaian, seperti efisiensi belanja, penajaman skala prioritas, serta penguatan fokus pada layanan dasar masyarakat.

Meski anggaran tertekan, program-program strategis daerah diupayakan tetap berjalan dengan penyesuaian yang terukur agar dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

Di sisi lain, Pemprov Kalteng terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan kejelasan kebijakan fiskal serta mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah.

Dengan pendekatan kehati-hatian dan pengelolaan anggaran yang lebih selektif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik, meski harus beradaptasi di tengah tekanan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil. []

Admin03