Terbukti Palsukan Ijazah, Kades Baampah Dipenjara 1 Tahun 4 Bulan

KOTAWARINGIN TIMUR – Putusan pengadilan terhadap Abdul Farmansyah, Kepala Desa Baampah yang dinyatakan bersalah dalam kasus pemalsuan ijazah, disambut lega oleh Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harati, Deny Hidayat. Vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa satu tahun empat bulan penjara dianggap sebagai bentuk keadilan bagi lembaga pendidikan yang sempat terseret dalam perkara tersebut.

Deny menegaskan bahwa sejak awal pihaknya merasa dirugikan atas dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Abdul Farmansyah, terutama karena lembaga yang dipimpinnya secara tidak langsung turut disebut dalam proses hukum yang berlangsung. Ia menyatakan bahwa ijazah yang digunakan oleh terdakwa dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2023 tidak hanya palsu, tetapi juga menggunakan identitas peserta didik resmi yang tercatat di lembaganya.

”Akhirnya kasus ini selesai dan telah terbukti bersalah, kami sejak awal sudah menyatakan bahwa ijazah yang digunakan Kades Baampah saat pilkades itu palsu dan sejak dari awal kami tidak terlibat dengan pembuatannya,” tegas Deny.

Ia berharap kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang, mengingat dampaknya bukan hanya mencederai proses demokrasi di tingkat desa, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM. Menurutnya, penggunaan dokumen palsu untuk memenuhi syarat pencalonan kepala desa adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menurunkan kualitas integritas kepemimpinan di desa.

”Kami berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi, karena sangat merugikan bagi lembaga kami dan merusak citra pendidikan kesetaraan,” tegasnya.

Putusan pengadilan terhadap Abdul Farmansyah menjadi penegasan bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum, termasuk pemalsuan dokumen resmi seperti ijazah, tetap harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga diharapkan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak lagi mencoba menempuh jalan pintas demi ambisi pribadi, terutama dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan institusi pendidikan. []

Admin05