Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Persoalan status lahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) eks Bandara Temindung atau TPS Rajawali di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, kembali menjadi perhatian. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Kecamatan Sungai Pinang menggelar rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Camat Sungai Pinang pada Senin (12/01/2026) di Aula Kantor Kecamatan Sungai Pinang, Jalan DI Panjaitan.
Camat Sungai Pinang, Abdullah, menyampaikan rapat bertujuan meminta klarifikasi terkait status kepemilikan lahan TPS Rajawali. Rapat diharapkan menghadirkan Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), namun hingga rapat berakhir, perwakilan dari provinsi tidak hadir.
“Ingin menghadirkan kepala BPKAD provinsi untuk mengetahui status lahan TPS Rajawali atau eks Bandara Temindung, namun sampai kami selesai rapat, beliau belum ada perwakilan yang datang dari BPKAD provinsi,” ujar Abdullah kepada wartawan.
TPS Rajawali awalnya diberikan oleh Pemprov Kaltim kepada Pemkot Samarinda untuk digunakan sebagai TPS. Namun belakangan, muncul klaim kepemilikan dari pihak bernama Jos Sutomo. Abdullah menekankan pentingnya kejelasan kepemilikan agar pengelolaan sampah di wilayah tersebut tetap optimal.
“Kalau memang itu tanah beliau, kami berharap ada kebesaran hati untuk menghibahkan lahan tersebut sebagai fasilitas umum. Keberadaan TPS ini sangat strategis karena dekat permukiman dan efektif mencegah warga membuang sampah sembarangan,” ujar Abdullah.
Jika klaim Jos Sutomo tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat, Pemkot Samarinda menyiapkan opsi alternatif dengan memindahkan TPS ke lahan sebelahnya, asalkan BPKAD Provinsi Kaltim bersedia menghibahkan lahan secara resmi. Meski lahan baru tidak terlalu luas, Pemkot yakin masih cukup untuk membangun TPS yang representatif.
Rapat kerja ini menjadi langkah awal untuk mempercepat penyelesaian status lahan TPS Rajawali, agar pelayanan pengelolaan sampah di Kecamatan Sungai Pinang berjalan optimal dan tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun sosial bagi masyarakat. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah
