Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat langkah digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah sukses mengimplementasikan sistem digital pada sektor pajak dan belanja daerah, kini perhatian utama diarahkan pada retribusi yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.
Komitmen ini kembali ditegaskan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025 yang berlangsung di Holiday Inn Express and Suites, Kecamatan Gambut, pada Kamis (18/09/2025).
“Digitalisasi pajak dan belanja daerah sudah berjalan baik. Namun, digitalisasi retribusi masih menjadi tantangan yang harus segera kita selesaikan bersama,” ujar Habib Idrus.
Menurutnya, dukungan dari seluruh unsur pemerintah sangat penting agar transformasi digital dalam retribusi bisa terwujud lebih cepat. Ia pun mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar mempercepat implementasi transaksi digital.
Habib Idrus menekankan perlunya memperluas kerja sama dengan perbankan dan menambah kanal pembayaran agar masyarakat semakin mudah melakukan transaksi. “Harapan kita, forum ini memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan digitalisasi retribusi yang efektif, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin modern, transparan, dan inovatif,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, Sukamto, memaparkan sejumlah upaya yang telah dilakukan. Salah satunya adalah kerja sama dengan Bank Kalsel dalam penerapan pembayaran retribusi digital. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk mempercepat layanan publik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
“Ke depan, kami akan memfokuskan pada penerapan retribusi digital sesuai roadmap TP2DD. Selain itu, pengelola retribusi yang berhasil beralih ke sistem digital akan diberikan penghargaan,” ujarnya.
Sukamto juga mengungkapkan rencana uji coba penggunaan kartu kredit pemerintah atau KKP di lingkungan Pemkab Banjar. Program ini nantinya akan mendapat dukungan penuh dari Bank Kalsel sebagai mitra kerja sama. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin efisien sekaligus akuntabel.
Sementara itu, forum High Level Meeting turut menghadirkan narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Putri Juniarti, yang menjelaskan implementasi kebijakan serta pengawasan sistem pembayaran. Diskusi semakin lengkap dengan pemaparan dari M. Chairil Ramadhan, Analis Digital Banking Bank Kalsel, yang membahas praktik terbaik dalam pengembangan layanan digital. Jalannya acara dipandu oleh Sekretaris BPKPAD Kabupaten Banjar, Ajidinnor Ridhali.
Momentum pertemuan ini menunjukkan keseriusan Pemkab Banjar dalam memperkuat ekosistem keuangan digital. Transformasi pada sektor retribusi dianggap penting karena menyangkut pelayanan publik sehari-hari, mulai dari retribusi pasar, parkir, hingga pelayanan kesehatan.
Dengan adanya sistem digital, pembayaran retribusi akan lebih cepat, transparan, dan mudah diawasi. Selain itu, potensi kebocoran pendapatan daerah juga dapat ditekan. Bagi masyarakat, sistem ini memberikan kenyamanan karena bisa melakukan pembayaran kapan saja melalui berbagai kanal seperti QRIS, e-billing, maupun layanan perbankan lain yang sudah terintegrasi.
Jika proses digitalisasi retribusi berjalan sesuai target, Kabupaten Banjar berpotensi menjadi salah satu daerah rujukan dalam tata kelola keuangan modern di Kalimantan Selatan. Keberhasilan ini sekaligus akan mendukung visi pemerintah pusat yang mendorong perluasan transaksi non-tunai di berbagai daerah.
Dengan dukungan semua pihak, Pemkab Banjar optimistis langkah besar menuju keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan berbasis digital bisa segera terwujud. []
Admin03
