Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUBU RAYA – Komitmen menjaga keselamatan transportasi air dan kelestarian lingkungan perairan kembali ditegaskan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GAPASDAP Kubu Raya yang digelar di Pontianak pada Selasa (29/07/2025).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAPASDAP, Khoiri Soetomo, secara langsung hadir dalam forum tersebut bersama perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak. Dalam kesempatan itu, Khoiri menekankan pentingnya menjaga ekosistem sungai, terutama di Kalimantan Barat yang memiliki wilayah dan sistem sungai terbesar di Indonesia.
“Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga agar alur sungai tidak rusak, misalnya akibat pendangkalan atau pembuangan sampah dan ranting,” ujar Khoiri saat menyampaikan sambutan.
Ia juga menyoroti peran strategis sungai yang tidak hanya menunjang pergerakan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan langsung dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang menurutnya memiliki berbagai program dan anggaran untuk mendukung perawatan alur sungai, pengerukan muara, dan pembangunan dermaga.
Dalam momen pemilihan kepengurusan baru DPC GAPASDAP Kubu Raya, Khoiri berharap terpilihnya pemimpin yang mampu mendorong koordinasi lintas sektor agar layanan transportasi sungai semakin berkualitas, terjangkau, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kalimantan Barat, Zulfiansyah, menegaskan pentingnya aspek keselamatan pelayaran. Ia menyebut bahwa setiap kapal wajib mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) agar dapat beroperasi sesuai prosedur keselamatan.
“Kami sangat mengutamakan keselamatan. Masalah keamanan sangat bergantung pada pengawasan kami di lapangan,” ucap Zulfiansyah di hadapan peserta muscab.
Zulfiansyah juga menjelaskan adanya tantangan dalam koordinasi perizinan, menyusul peralihan kewenangan ke pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan diskresi melalui surat keterangan sebagai dasar administratif agar kapal dapat tetap beroperasi secara sah.
“Ini bertujuan agar kapal penumpang bisa terus beroperasi dengan legalitas administrasi lengkap,” tambahnya.
Dari sisi keselamatan, angka kecelakaan di perairan Kalimantan Barat dilaporkan mengalami penurunan. Menurut Zulfiansyah, kecelakaan yang terjadi umumnya bukan disebabkan oleh masalah teknis kapal, melainkan faktor cuaca yang tidak menentu.
“Kecelakaan biasanya disebabkan situasi darurat karena cuaca, seperti angin kencang atau tali tongkang putus yang kemudian menabrak kapal yang berjalan,” ungkapnya.
Dengan koordinasi yang kuat dan kesadaran semua pihak, ia berharap pelayaran di perairan sungai Kalimantan Barat dapat terus berjalan aman dan berkelanjutan.[]
Admin05
