Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON D.C – Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, memerintahkan pengurangan sebanyak 20 persen terhadap jumlah jenderal dan laksamana berpangkat bintang empat yang aktif bertugas di militer AS. Kebijakan ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran di tubuh Pentagon di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang sebelumnya juga telah mencopot sejumlah perwira tinggi sepanjang tahun 2025.
Instruksi tersebut tertuang dalam sebuah memorandum resmi yang dikeluarkan Hegseth, yang turut menyerukan pengurangan 10 persen jumlah perwira tinggi secara keseluruhan serta pengurangan 20 persen khusus perwira jenderal di lingkungan Garda Nasional.
Dalam memo tersebut, tidak dijelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan pengurangan tersebut. Per Maret 2025, terdapat 38 perwira berpangkat bintang empat—pangkat tertinggi di militer AS—dan total 817 jenderal serta laksamana yang bertugas aktif.
“Langkah pengurangan ini bertujuan menghapus struktur kepemimpinan yang tidak efisien, sekaligus menyederhanakan rantai komando demi optimalisasi dan efektivitas operasional,” tulis memo tersebut, seperti dikutip dari AFP pada Selasa (06/05/2025).
Menanggapi kebijakan tersebut, Hegseth mengunggah video melalui platform X (sebelumnya Twitter), dengan tajuk “lebih sedikit jenderal, lebih banyak prajurit.” Dalam video itu, ia menyebutkan bahwa meskipun jumlah personel militer sempat jauh lebih besar saat Perang Dunia II, jumlah perwira tinggi kala itu justru lebih sedikit dibanding saat ini.
Ia menjelaskan, pemangkasan dilakukan dalam dua tahap. Tahap awal mencakup perwira bintang empat serta perwira Garda Nasional, disusul tahap kedua berupa pemangkasan 10 persen terhadap jumlah jenderal dan laksamana secara keseluruhan.
Saat sidang konfirmasi jabatannya pada Januari lalu, Hegseth menyampaikan kepada Kongres bahwa birokrasi di Pentagon sudah terlalu besar dan perlu dipangkas. “Tugas saya adalah bekerja sama dengan pihak terkait untuk menemukan area yang dapat dirampingkan agar anggaran dapat diarahkan pada sektor yang benar-benar penting,” ujarnya.
Sejak masa jabatan kedua Trump dimulai pada Januari 2025, telah terjadi gelombang pencopotan perwira tinggi, termasuk Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Charles “CQ” Brown yang diberhentikan pada Februari tanpa penjelasan. Perwira tinggi lain yang diberhentikan mencakup kepala Angkatan Laut, kepala Penjaga Pantai, kepala Badan Keamanan Nasional, serta sejumlah pejabat senior militer lainnya.
Hegseth menegaskan bahwa pemilihan ulang pejabat militer adalah hak Presiden, namun beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat menyatakan kekhawatiran atas potensi politisasi terhadap institusi militer yang selama ini dijaga netralitasnya.
Di sisi lain, Pentagon juga mengumumkan rencana pengurangan minimal lima persen pegawai sipil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Trump.[]
Redaksi12
