Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengejutkan dunia politik dengan menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (20/03/2025) yang menginstruksikan Menteri Pendidikan, Linda McMahon, untuk memulai proses pembubaran Departemen Pendidikan AS. Langkah ini dianggap sebagai upaya Trump untuk menghindari persetujuan Kongres dalam menutup departemen federal tersebut secara resmi.
Dalam acara penandatanganan di Gedung Putih, Trump mengungkapkan bahwa meskipun pemerintahannya akan tetap berusaha mendapatkan persetujuan Kongres untuk menutup Departemen Pendidikan sepenuhnya, perintah eksekutif ini merupakan langkah awal dalam rencana tersebut. Trump menilai anggaran departemen ini telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir, namun hasil ujian nasional tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.
“Departemen ini tidak memberi manfaat bagi kita. Kami akan mengambil langkah hukum untuk menutupnya secepat mungkin,” tegas Trump dalam pidatonya, yang juga dihadiri oleh McMahon dan beberapa anak sekolah. Ia menambahkan bahwa ia berharap McMahon menjadi Menteri Pendidikan terakhir dalam sejarah AS.
Perintah eksekutif ini mencakup instruksi kepada McMahon untuk menutup fungsi-fungsi utama Departemen Pendidikan, meskipun Trump menegaskan bahwa program hibah dan pinjaman mahasiswa federal, termasuk program Title I dan Idea, yang totalnya mencapai miliaran dolar, tidak akan terpengaruh. Program pinjaman mahasiswa sebesar US$1,6 triliun juga tidak akan terganggu.
Langkah ini muncul setelah pemerintahan Trump secara bertahap mengurangi kewenangan departemen dengan melakukan pemutusan hubungan kerja yang mengurangi tenaga kerja hampir setengahnya dan membatalkan sejumlah hibah dan kontrak. Sebelumnya, Partai Republik telah berupaya untuk membubarkan Departemen Pendidikan sejak 1980-an, dan dorongan ini semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan aktivis pro-Trump.
Namun, langkah ini mendapat kecaman keras dari Demokrat di Kongres. Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR AS, mengungkapkan bahwa pembubaran departemen ini akan merugikan jutaan keluarga yang bergantung pada pendanaan pendidikan federal. “Menutup Departemen Pendidikan akan merugikan jutaan anak di sekolah negeri, keluarga mereka, dan para pendidik,” ujar Jeffries.
Pihak Demokrat juga menilai perintah eksekutif ini sebagai tindakan inkonstitusional yang berusaha menghindari persetujuan Kongres. Anggota Kongres, Maxwell Frost, menyatakan bahwa pemerintahan Trump tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menghapus departemen tersebut tanpa persetujuan Kongres.
Meskipun demikian, pemerintahan Trump tetap berusaha untuk mengubah alokasi anggaran dan kebijakan departemen, dengan dampak yang kemungkinan besar akan terasa pada sekolah-sekolah di seluruh AS. Program-program yang tidak langsung berhubungan dengan siswa, seperti pelatihan guru, berpotensi dipotong. Selain itu, Trump juga mendorong penggunaan voucher sekolah dan kebijakan “hak orang tua” dalam pendidikan.
Dengan adanya perintah eksekutif ini, langkah Trump menuju pembubaran Departemen Pendidikan semakin nyata, meskipun prosesnya diprediksi akan memakan waktu dan menemui banyak rintangan. []
Redaksi03
