Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON – Amerika Serikat kembali diwarnai polemik kekuasaan setelah Presiden AS Donald Trump secara terbuka menegaskan dirinya tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk melancarkan serangan darat ke Venezuela. Pernyataan itu disampaikan Trump pada Kamis (18/12/2025) waktu setempat, di tengah kritik keras bahwa Gedung Putih telah melampaui batas konstitusional lewat operasi militer di laut.
Sikap Trump menandai eskalasi serius dalam kebijakan keamanan Amerika Latin. Saat ditanya wartawan apakah ia akan meminta lampu hijau parlemen untuk menyerang kartel narkoba di wilayah darat Venezuela, Trump menjawab santai namun tegas, seolah mengabaikan mekanisme checks and balances dalam sistem politik AS.
“Saya tidak keberatan memberi tahu mereka, tetapi Anda tahu, itu bukan masalah besar. Saya tidak harus memberi tahu mereka,” katanya di Gedung Putih, dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/12/2025).
Pernyataan tersebut muncul setelah Amerika Serikat sejak September lalu melancarkan sejumlah serangan udara terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat jaringan perdagangan narkoba di kawasan Karibia dan Pasifik. Operasi itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 99 orang dan memicu perdebatan sengit soal legalitas penggunaan kekuatan militer tanpa mandat Kongres.
Pemerintah Venezuela bereaksi keras. Presiden Nicolas Maduro menuding kampanye militer AS bukan semata perang melawan narkoba, melainkan upaya sistematis untuk menggulingkan pemerintahannya. Tuduhan tersebut memperkeruh hubungan bilateral yang selama ini sudah tegang.
Secara konstitusional, posisi Trump berada di wilayah abu-abu. Meski presiden menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, Konstitusi Amerika Serikat menegaskan hanya Kongres yang berwenang menyatakan perang.
Kritik tajam pun datang dari kubu oposisi di parlemen. “Presiden gagal menunjukkan wewenang yang diperlukan berdasarkan hukum AS atau internasional untuk melakukan serangan militer mematikan terhadap kapal-kapal ini,” kata anggota DPR dari partai Demokrat, Gregory Meeks selama debat di DPR.
Meeks menilai klaim ancaman keamanan yang digunakan sebagai dasar operasi militer tidak berdiri di atas fakta yang kuat. “Tidak ada yang dapat mengklaim secara kredibel bahwa kapal-kapal ini, dalam beberapa kasus bahkan tidak berlayar ke Amerika Serikat dan berada ribuan mil dari wilayah AS, menimbulkan ancaman langsung terhadap rakyat Amerika yang membenarkan penggunaan kekuatan militer,” cetusnya.
Sejumlah pakar hukum dan keamanan menilai Trump memang dapat memerintahkan serangan militer terbatas tanpa persetujuan Kongres, namun hanya bersifat sementara dan harus dibingkai sebagai tindakan defensif dengan cakupan sempit.
Preseden hukum merujuk pada pasca-serangan teroris 11 September 2001, ketika Kongres memberikan izin penggunaan kekuatan militer untuk perang di Afghanistan dan Irak, termasuk operasi kontra-terorisme di negara lain. Namun, para ahli menegaskan, mandat tersebut tidak serta-merta dapat digunakan untuk konflik baru di Venezuela.
Situasi ini memperlihatkan potensi benturan terbuka antara Gedung Putih dan Kongres, sekaligus membuka babak baru ketegangan geopolitik di kawasan Amerika Latin. []
Admin03
