Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Donald Trump telah melakukan deportasi terhadap lebih dari 200 orang yang diduga anggota geng Venezuela. Langkah ini diambil meskipun terdapat perintah dari pengadilan yang melarang deportasi tersebut. Trump menanggapi perintah pengadilan tersebut dengan menegaskan bahwa seorang hakim tidak berwenang untuk memblokir tindakan yang diambil pemerintah, terutama terkait dengan kewenangan presiden dalam menjalankan kebijakan luar negeri.
Operasi deportasi ini berawal setelah Hakim James Boasberg mengeluarkan keputusan yang memblokir penggunaan Undang-Undang Musuh Asing oleh Presiden Trump. Undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah AS untuk dengan cepat mendeportasi orang asing yang diduga terlibat dalam aktivitas kriminal atau terorisme, dengan fokus pada anggota geng Tren de Aragua, yang diduga terlibat dalam berbagai tindakan kriminal, termasuk penculikan, pemerasan, dan pembunuhan bayaran.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa keputusan pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk memblokir operasi deportasi tersebut. Menurut Leavitt, “Seorang hakim tunggal di satu kota tidak dapat mengarahkan pergerakan pesawat yang penuh dengan teroris asing yang secara fisik diusir dari tanah AS,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan. Leavitt juga menekankan bahwa pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk mengatur bagaimana presiden menjalankan urusan luar negeri, termasuk keputusan mengenai deportasi.
Keputusan Hakim Boasberg untuk memblokir penggunaan Undang-Undang Musuh Asing selama 14 hari tersebut didasarkan pada pertimbangannya bahwa undang-undang tersebut merujuk pada tindakan permusuhan yang dilakukan oleh negara lain, yang setara dengan perang. Dalam sidang yang berlangsung pada Sabtu malam, Boasberg juga memerintahkan agar semua penerbangan yang membawa migran yang diproses berdasarkan hukum tersebut dikembalikan ke AS.
Namun, keputusan pengadilan ini tidak menghalangi langkah pemerintah AS. Pada keesokan harinya, Presiden El Salvador, Nayib Bukele, mengunggah rekaman di media sosial yang menunjukkan beberapa pria yang didorong turun dari pesawat dan dikawal oleh pasukan keamanan setempat. Bukele, dalam unggahannya, menanggapi perintah pengadilan dengan komentar bercanda, mengunggah emoji tertawa terbahak-bahak hingga menangis, sambil menuliskan “Waduh, terlambat.”
Karoline Leavitt, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa perintah pengadilan tidak dapat menghalangi kekuasaan presiden dalam mengusir teroris asing dari wilayah AS. Trump sendiri telah menggambarkan warga Venezuela yang dideportasi sebagai anggota geng atau bahkan “monster” dan “teroris asing.” Namun, sejauh ini, belum ada verifikasi yang memastikan apakah mereka yang dipulangkan benar-benar merupakan anggota geng atau memiliki catatan kriminal yang relevan.
Pernyataan yang lebih lanjut dari pemerintah AS mengenai hal ini belum diberikan. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dan pemerintah El Salvador juga tidak memberikan komentar terkait perkembangan terbaru ini. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS menolak untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan mengenai masalah ini.
Dalam dokumen pengadilan yang disampaikan pada hari Minggu, pemerintahan Trump mengungkapkan bahwa beberapa warga Venezuela telah dideportasi sebelum hakim Boasberg mengeluarkan perintah penghentian tersebut. Namun, rincian lebih lanjut mengenai hal ini belum diumumkan. Keputusan ini menandai semakin tegasnya kebijakan pengusiran terhadap mereka yang dianggap ancaman bagi keamanan AS, meskipun ada tantangan hukum yang sedang berlangsung.
Deportasi ini menunjukkan ketegasan pemerintah Trump dalam menghadapi persoalan kriminalitas yang melibatkan kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya, meskipun hal ini memunculkan kontroversi terkait kewenangan pengadilan dan kebijakan luar negeri. []
Redaksi03
