Turki Bongkar Jaringan Pemalsu Properti Demi Kewarganegaraan

ISTANBUL – Pemerintah Turki mengumumkan keberhasilan operasi besar membongkar jaringan kriminal internasional yang memanfaatkan skema penjualan properti palsu untuk mendapatkan kewarganegaraan Turki. Operasi tersebut, yang berlangsung serentak di 19 provinsi, menegaskan sikap tegas Ankara dalam menghadapi praktik ilegal yang merugikan negara sekaligus mencoreng kredibilitas kebijakan kewarganegaraan berbasis investasi.

Dalam keterangan resmi, aparat keamanan Turki menyebutkan total 451 orang terlibat dalam jaringan ini, sementara 106 di antaranya telah ditangkap. Kelompok kriminal tersebut diketahui merekayasa dokumen kepemilikan properti mulai dari apartemen, tanah, hingga perusahaan agar pelamar asing tampak memenuhi syarat investasi minimum untuk mendapatkan kewarganegaraan.

“Skema ini paling banyak dimanfaatkan pelamar dari Timur Tengah, Asia, dan Rusia,” demikian laporan resmi aparat. Praktik tersebut dianggap merusak integritas sistem, sekaligus membuka peluang penyalahgunaan status kewarganegaraan Turki oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Selain menangkap tersangka, otoritas juga menyita sejumlah aset bernilai tinggi, termasuk apartemen mewah, kendaraan, dan lahan. Langkah ini diambil untuk memastikan hasil kejahatan tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh jaringan kriminal.

Kebijakan kewarganegaraan Turki melalui jalur investasi selama ini menarik minat warga asing, terutama sejak pemerintah menurunkan ambang batas investasi properti pada beberapa tahun lalu. Namun, popularitas kebijakan tersebut juga menimbulkan celah bagi praktik penipuan dan manipulasi dokumen.

Pembongkaran jaringan ini dinilai sebagai pesan kuat bagi calon investor asing bahwa pemerintah tidak akan mentolerir penyalahgunaan aturan. Lebih jauh, operasi tersebut dipandang sebagai upaya menjaga reputasi Turki di mata dunia sebagai destinasi investasi yang aman dan kredibel.

Dengan langkah hukum yang tegas, Turki berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dari program kewarganegaraan dengan kebutuhan menjaga kedaulatan hukum dan keamanan nasional. []

Admin04