KAPUAS HULU — Kasus raibnya uang lebih dari Rp500 juta milik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP KB) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjadi bukti nyata bahwa ancaman kejahatan siber kini menyasar langsung lembaga pemerintah. Uang negara itu lenyap hanya karena satu kesalahan sederhana: memberikan kode OTP kepada orang yang mengaku pegawai bank.
Peristiwa ini terjadi pertengahan Oktober 2025. Seseorang yang mengaku pegawai Bank Kalbar bernama Rizal menelpon staf Dinkes PP KB dan meminta kode one-time password (OTP) dari Neneng, sang bendahara dinas.
“Pada saat itu volume handphone di loud speaker, jadi satu ruangan mendengarkan semua, entah kenapa, saya menyetujui untuk mengirim nomor OTP ke seseorang tersebut,” ujar Neneng kepada TribunPontianak, Kamis (30/10/2025).
Tak lama kemudian, saldo kas di aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Kalbar mendadak berkurang hingga Rp500 juta lebih. Dinkes langsung melapor ke Polres Kapuas Hulu dan Bank Kalbar untuk menindaklanjuti dugaan penipuan tersebut.
Pimpinan Cabang Bank Kalbar Putussibau, Agus Purnomo, menegaskan bahwa tidak ada pegawai atas nama Rizal di instansinya. “Mereka dipastikan terkena tipu,” ujarnya. Ia pun mengimbau agar seluruh bendahara instansi pemerintahan, dari kabupaten hingga desa, lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan kode OTP.
“Tidak pernah petugas bank meminta nomor OTP tersebut, karena OTP adalah password aplikasi CMS yang harus dijaga kerahasiaannya,” tegas Agus.
Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran keamanan digital masih menjadi titik rawan pengelolaan keuangan publik. Padahal, Bank Kalbar mengaku telah berkali-kali melakukan sosialisasi keamanan digital bagi para bendahara instansi. Namun, praktiknya, kelengahan manusia masih menjadi celah terbesar bagi penjahat siber.
Kini, publik menunggu langkah tegas kepolisian dalam menelusuri aliran dana yang hilang. Sementara itu, kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa kejahatan digital tak mengenal batas, bahkan bisa menembus tembok birokrasi pemerintah. []
Admin04
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan