Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
YOGYAKARTA — Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel New Saphir, Yogyakarta, Kamis (03/07/2025), menjadi momentum penting bagi para wakil kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia untuk menyatukan visi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Salah satu peserta aktif dalam forum ini adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin.
Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan wakil kepala daerah tersebut, Abdul Waris menyuarakan pandangannya mengenai pentingnya menjaga keselarasan kerja antarstruktur pemerintahan. Ia menilai bahwa penguatan pelayanan publik harus menjadi orientasi utama, bukan sekadar persoalan pembagian peran atau pengaruh di tubuh birokrasi.
“Orientasi pemerintahan daerah harus selalu berpihak kepada masyarakat. Bukan pada perebutan peran atau pengaruh dalam birokrasi,” tegasnya di hadapan peserta Munas.
Abdul Waris juga menyampaikan bahwa forum Aswakada merupakan wadah yang tepat untuk menyusun strategi bersama dalam merespons isu-isu strategis pembangunan. Menurutnya, tantangan seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, ketimpangan pelayanan dasar, serta pengembangan sumber daya manusia harus ditangani secara kolaboratif dan inovatif.
Ia menyoroti perlunya akselerasi inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis teknologi. Ia menekankan bahwa birokrasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, baik melalui digitalisasi layanan, efisiensi prosedur, maupun peningkatan peran aktif masyarakat.
“Pemkab PPU secara konsisten mendorong program-program berbasis pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dan wirausaha muda,” ungkapnya.
Forum ini tidak hanya membahas persoalan kebijakan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Para peserta terlibat dalam diskusi panel, pleno, hingga penyusunan agenda kerja bersama yang berfokus pada transparansi, profesionalisme, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Wakil kepala daerah dari berbagai provinsi sepakat bahwa jabatan mereka memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai pendamping kepala daerah, tetapi juga sebagai motor penggerak kebijakan, penjaga kesinambungan program, dan jembatan komunikasi dengan rakyat.
Salah satu butir penting dalam hasil Munas adalah usulan peningkatan kapasitas kelembagaan wakil kepala daerah, termasuk penguatan kewenangan fungsional agar mereka dapat menjalankan peran secara lebih optimal.
Acara Munas I Aswakada ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik. Dalam sambutannya, Anwar menegaskan bahwa wakil kepala daerah memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama melalui pengendalian inflasi dan perbaikan kualitas layanan publik.[]
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah
