Wagub Kalbar: Jangan Naikkan PBB-P2, Rakyat Sedang Sulit

PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebaiknya tidak dilakukan saat ini. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat di Kalbar masih belum pulih sepenuhnya sehingga penambahan beban pajak justru bisa memperparah kesulitan rakyat.

“Intinya, kebijakan yang memberatkan rakyat, seperti menaikkan PBB-P2, sebaiknya tidak dilakukan dulu. Ditunda dulu. Rakyat Kalbar sedang dalam himpitan ekonomi,” ujar Krisantus, Selasa (26/08/2025).

Ia menekankan bahwa meski pengelolaan PBB-P2 menjadi kewenangan kabupaten dan kota, pemerintah provinsi tetap mengimbau agar setiap keputusan terkait pajak dikaji secara matang. “Kami hanya bisa menyarankan. Tapi sekali lagi, kami himbau kabupaten dan kota, tolong dikaji kembali, dihitung betul-betul. Rakyat kita lagi susah. Jangan ditambah beban dengan pajak yang menyulitkan,” tambahnya.

Krisantus menyebut bahwa pemerintah daerah sebaiknya berfokus mencari sumber pendapatan yang lebih berkeadilan. Salah satu sektor yang dinilai potensial adalah investasi, terutama dari perkebunan sawit dan pertambangan bauksit yang saat ini banyak beroperasi di Kalimantan Barat. “Lucu kalau kita punya lebih dari seribu investor, tapi daerah kita masih miskin. Harusnya investasi yang masuk memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Pemprov Kalbar, lanjutnya, tengah mendata alat berat serta kendaraan operasional milik perusahaan. Ia mendorong agar kendaraan-kendaraan itu menggunakan plat nomor Kalbar dan melakukan mutasi administrasi resmi. “Yang melintas saja tidak diwajibkan. Tapi yang sudah bekerja dan menetap di sini, apa susahnya mutasi atau balik nama? Itu kan tidak sulit. Ini bentuk tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Selain kendaraan, ia juga menyoroti perlunya perpindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para pelaku usaha ke Kalbar agar kontribusi pajak bisa langsung dirasakan daerah. Dengan langkah ini, Krisantus berharap PAD meningkat secara proporsional tanpa membebani masyarakat kecil.

“Jangan abaikan ini. Kontribusi nyata dari investor sangat kami harapkan, bukan hanya dari proyeknya, tapi juga dari aspek perpajakan dan administrasi,” pungkasnya.[]

Admin05