Wagub Kalbar Minta Pertamina Permudah Izin Pengecer BBM di Pedalaman

PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan permintaan agar PT Pertamina tidak mempersulit masyarakat yang ingin menjadi pengecer bahan bakar minyak (BBM), khususnya di wilayah pedalaman. Ia menilai, keberadaan pengecer BBM di daerah yang jauh dari jangkauan SPBU memiliki peran penting dalam menjamin distribusi energi.

Dalam pernyataannya, Krisantus menyoroti betapa vitalnya peran kios-kios kecil yang selama ini menjadi penopang utama distribusi BBM ke desa-desa terpencil. Keberadaan mereka, menurutnya, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan besar, tetapi lebih pada usaha bertahan hidup.

“Saya mengunggah Pertamina ini, tolong dibuat regulasi lagi dipermudah izin usaha kios-kios, mereka tidak mencari kekayaan, hanya mencari sesuap nasi. Mereka berjasa, mereka berjasa mendistribusikan BBM sampai ke kampung-kampung,” ujarnya, Minggu (13/4/2025).

Ia juga menyampaikan keprihatinan terhadap fenomena penindakan hukum terhadap pengecer kecil yang membeli BBM menggunakan jeriken atau drum. Menurutnya, langkah tersebut justru menekan masyarakat kecil yang berusaha memenuhi kebutuhan energi di daerah mereka.

Krisantus menyebut, jika Pertamina tetap menerapkan regulasi ketat dalam penyaluran BBM, maka seharusnya juga disertai dengan pembangunan infrastruktur SPBU hingga ke tingkat kampung. Ia mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat akan bahan bakar merupakan hak dasar yang seharusnya difasilitasi, bukan dibatasi.

“Ini kalau Pertamina ketat seperti sekarang, oke silakan. Tapi tolong dong, dirikan SPBU sampai ke kampung,” katanya.

Lebih lanjut, Krisantus juga mempertanyakan asumsi bahwa pengecer BBM menyebabkan kerugian negara. Ia menilai bahwa transaksi eceran dalam jumlah kecil tidak layak dikategorikan sebagai pelanggaran yang membahayakan keuangan negara, dan justru sebaliknya, mereka telah mengambil peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Pertanyaan saya, di mana letak kerugian negara? Saya ingin tanya ke ahli keuangan, ahli hukum. Saya gak menemukan kerugiannya. Mereka ini justru membantu pemerintah,” tegasnya.

Menurut Krisantus, pemerintah dan BUMN energi seharusnya mendorong solusi yang berpihak kepada masyarakat kecil, bukan sekadar menegakkan aturan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di daerah. Ia berharap regulasi mengenai distribusi BBM ke depan bisa lebih adil dan manusiawi.[]

Redaksi10

PDF