Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten Bulungan berupaya meredakan ketegangan yang muncul di Desa Tanah Kuning terkait sengketa lahan dalam kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning Mangkupadi. Pertemuan antara Pemkab, Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD, dan Direksi PT Indonesia Strategis Industri (ISI) digelar sebagai langkah mencari solusi agar persoalan lahan tidak berlarut-larut.
Wakil Bupati Bulungan, Kilat, menyampaikan bahwa pertemuan ini membahas tuntutan masyarakat mengenai pelepasan wilayah dari kawasan PSN, terutama lahan yang digunakan sebagai pemakaman masyarakat.
“Kami sudah menggelar pertemuan membahas tuntutan masyarakat Desa Tanah Kuning terkait pelepasan wilayah dari kawasan PSN terutama pemakaman masyarakat,” ujarnya.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat bersama DPRD Bulungan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Tanah Kuning. Mereka meminta agar wilayah pemakaman yang masuk kawasan PT ISI dibebaskan dan juga meninjau kembali zona penyangga (bumper zone) yang meliputi pemukiman, perkebunan plasma, serta kebun masyarakat yang kini berada dalam area industri.
Kilat menegaskan, hasil pertemuan ini akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan oleh pihak Pemkab, perusahaan, dan masyarakat Tanah Kuning. Peninjauan fokus pada wilayah pemakaman yang masuk dalam kawasan operasional PT ISI.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa untuk mengubah tata ruang wilayah harus melalui aturan dan tahapan tertentu. “Saat ini RTRW Kabupaten mengacu pada RTRW provinsi dan perubahan atau evaluasi RTRW dilakukan setiap 5 tahun,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bulungan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menjaga kelangsungan proyek strategis nasional yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. []
