Wakil Ketua DPR: Menteri Keuangan Kasihan pada Anggota Dewan

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa lonjakan berbagai tunjangan yang kini diterima anggota dewan tidak lepas dari rasa iba Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pernyataan itu disampaikannya ketika menanggapi sorotan publik terkait total pendapatan legislator yang saat ini bisa mencapai Rp120 juta per bulan.

Adies menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak mengalami perubahan sejak bertahun-tahun, namun penyesuaian besar pada pos-pos tunjangan telah mendongkrak jumlah pendapatan bulanan. “Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah,” ujar Adies di kompleks DPR, Selasa (19/08/2025).

Selain tunjangan beras, ia juga menyebut ada penyesuaian pada komponen lain, termasuk tunjangan bensin yang meningkat dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa jadi lahir dari pertimbangan pribadi Menteri Keuangan terhadap kondisi legislator. “Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” tambahnya.

Pernyataan Adies hadir di tengah ramainya perdebatan publik soal pendapatan anggota dewan. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa gaji anggota DPR naik Rp3 juta per hari, namun isu tersebut dibantah langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa gaji pokok anggota dewan tidak berubah sejak tahun 2000. “Tidak ada kenaikan gaji pokok. Yang ada adalah penyesuaian tunjangan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas,” kata Puan.

Jika dirinci, gaji pokok anggota DPR hanya sekitar Rp4,2 juta per bulan. Namun jumlah itu menjadi kecil ketika disandingkan dengan belasan komponen tunjangan yang mereka terima. Tunjangan rumah yang mencapai Rp50 juta per bulan menjadi yang terbesar, diberikan sebagai kompensasi atas ditiadakannya rumah dinas.

Dengan tambahan tunjangan beras sekitar Rp12 juta dan tunjangan bensin Rp7 juta, ditambah berbagai komponen lain, total penghasilan kotor seorang anggota DPR kini bisa menembus Rp120 juta setiap bulan. Narasi soal adanya “rasa iba” dari Menteri Keuangan pun kian memperkuat sorotan publik terhadap besarnya fasilitas yang dinikmati para legislator di tengah kondisi ekonomi yang menekan banyak masyarakat.[]

Admin05