SERUYAN – Seruan terhadap transparansi dan akuntabilitas kembali mencuat di Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Ratusan anggota Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama secara kolektif menggelar aksi jalan kaki menuju kantor koperasi pada Senin (26/5/2025) untuk menuntut kejelasan pengelolaan organisasi.
Aksi damai yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini merupakan kelanjutan dari surat pemberitahuan resmi yang sebelumnya telah dikirim kepada pengurus koperasi. Dalam tuntutannya, massa mempertanyakan kepemimpinan Ketua Koperasi, Jainudin, yang dinilai tidak terbuka terhadap anggota.
Arisan Kurban dan Ketidakjelasan Dukungan Kaum Perempuan
Penyulut utama protes datang dari kebijakan koperasi yang menjalankan program arisan kurban tanpa sosialisasi memadai. Program tersebut bahkan diklaim mendapat dukungan kaum perempuan, sebuah pernyataan yang justru memicu kebingungan dan kemarahan banyak anggota.
“Siapa yang mereka maksud perempuan yang setuju? Hampir semua kami tanya, tidak ada yang merasa mengusulkan,” tegas Haji Syahruni, salah satu anggota koperasi yang hadir dalam aksi.
Peserta aksi menyebut bahwa tidak ada proses musyawarah yang melibatkan mayoritas anggota, terutama perempuan, yang secara keliru disebut-sebut mendukung program tersebut.
Kritik atas Minimnya Rapat Anggota Tahunan
Selain kebijakan arisan kurban, massa juga menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama dua tahun terakhir. Selama lima tahun kepemimpinan ketua saat ini, RAT baru digelar satu kali pada tahun 2023, itupun dilakukan secara tergesa-gesa dan dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi organisasi.
Kondisi ini menjadi sorotan utama para anggota, yang menilai jalannya koperasi semakin jauh dari semangat partisipatif dan akuntabel yang seharusnya dijunjung tinggi oleh badan usaha bersama.
Aspirasi Menguat, Kepemimpinan Dipertanyakan
Aksi penyampaian aspirasi sempat berlangsung dalam suasana tegang, mencerminkan keresahan mendalam masyarakat terhadap pola kepemimpinan koperasi yang dianggap otoriter dan tertutup.
Mereka berharap adanya evaluasi kepengurusan dan dibukanya ruang dialog yang jujur demi keberlangsungan koperasi yang sehat dan demokratis. [] Adm04