Warga Pesisir Kotim Kesulitan Air Bersih, DPRD Desak Aksi Cepat

PALANGKA RAYA – Persoalan sulitnya air bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), khususnya kawasan pesisir, kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapanno Mandouw, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.

“Beberapa waktu lalu saya kerap mendapat aspirasi dan keluhan dari warga Kotim terkait sulitnya air bersih di wilayah mereka,” ujar Hero, Jumat (05/09/2025).

Menurutnya, akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Namun, hingga kini kebutuhan vital tersebut masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten Kotim maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Air bersih itu PR besar kita, karena itu adalah hak masyarakat. Contohnya di daerah hilir, seperti di Samuda, Mentaya Hilir Selatan, dan Mentaya Hilir Utara, ketersediaannya sangat minim,” tegasnya.

Hero menuturkan, persoalan ini semakin memprihatinkan ketika musim kemarau tiba. Masuknya air laut ke aliran Sungai Mentaya menyebabkan air yang dikonsumsi warga berubah asin. Kondisi ini membuat masyarakat di pesisir kesulitan mendapatkan air layak konsumsi.

“Karena belum ada fasilitas air bersih di daerah-daerah tersebut, masyarakat terpaksa mengonsumsi air sungai yang sudah bercampur air laut. Itu jelas tidak layak,” ujarnya menambahkan.

Situasi ini dianggap mengancam kualitas hidup masyarakat. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada aktivitas sehari-hari yang membutuhkan air bersih dalam jumlah cukup.

Hero menekankan pentingnya langkah cepat, tepat, dan terukur dari pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan provinsi perlu bekerja sama membangun fasilitas air bersih yang bisa menjangkau kawasan pesisir, terutama di daerah yang paling terdampak intrusi air laut.

Ia menilai, penyediaan air bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi juga harus menjadi prioritas pemerintah provinsi. Apalagi, persoalan ini sudah berlangsung cukup lama tanpa solusi yang jelas.

“Semoga aspirasi masyarakat ini bisa menjadi perhatian pemerintah, baik di kabupaten maupun provinsi sehingga masyarakat bisa menikmati air bersih,” kata Hero.

Desakan legislator ini menjadi pengingat bahwa krisis air bersih bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan mendasar yang menyangkut hak hidup masyarakat. Ketersediaan air layak konsumsi akan sangat menentukan kualitas kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian warga pesisir.

DPRD berharap pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan dan program nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur pengolahan air bersih, distribusi yang merata, hingga langkah antisipasi terhadap dampak perubahan iklim yang memperburuk kondisi air di daerah aliran Sungai Mentaya. []

Admin03