Warga Soroti Deforestasi sebagai Penyebab Banjir Utara Kotim

KOTAWARINGIN TIMUR — Gelombang banjir yang melanda sejumlah wilayah di bagian utara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam beberapa hari terakhir memunculkan keprihatinan mendalam dari warga setempat. Selain curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan tersebut, penduduk menilai tingginya debit air tidak dapat dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Genangan meluas di beberapa desa di Kecamatan Tualan Hulu, seperti Rantau Suang, Tumbang Mujam, Merah, hingga Luwuk Sampun. Tinggi air di sejumlah titik bahkan mencapai dada orang dewasa sehingga mengganggu aktivitas warga dan memutus akses penghubung antarpermukiman. Kondisi ini disebut sebagai salah satu banjir terburuk dalam beberapa tahun terakhir di kawasan hulu.

Utomo, warga Mentaya Hulu, menyampaikan bahwa persoalan lingkungan tidak bisa diabaikan dalam membaca akar permasalahan banjir ini. Ia menilai deforestasi memegang peran dominan dalam memperburuk kondisi hidrologi daerah tersebut.

“Yang pertama itu jelas deforestasi dalam skala besar. Yang kedua maraknya perkebunan kelapa sawit. Kalau masyarakat buka lahan itu wajar, skalanya kecil. Tapi perusahaan? Itu yang merusak,” ujar Utomo, Jumat (05/12/2025).

Ia menambahkan, hujan dengan durasi singkat saja kini mampu memicu banjir besar, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ketika kawasan tangkapan air masih dipenuhi hutan lebat. Menurutnya, perubahan fungsi kawasan secara masif turut mengganggu kemampuan tanah menyerap air.

“Pembabatan hutan itu sangat berpengaruh. Biasanya kan warga hanya buka sedikit untuk kebutuhan hidup. Yang parah itu perusahaan sawit dan perusahaan kayu. Mereka yang merajalela,” tegasnya.

Warga juga menyoroti aktivitas pembukaan lahan yang diduga dilakukan oleh perusahaan berinisial PT BSL, anak usaha PT BUM, yang beroperasi di Kecamatan Antang Kalang. Informasi bahwa izin perusahaan tersebut telah dicabut menambah kekhawatiran warga terkait dugaan aktivitas ilegal yang mungkin masih berlangsung di kawasan hulu.

Sorotan terhadap deforestasi ini turut disampaikan Ketua DPRD Kotim, Rimbun. Ia menilai perlunya sikap tegas pemerintah dalam mengatur pengelolaan kawasan hulu, termasuk menghentikan penerbitan izin baru bagi perusahaan perkebunan sawit.

Hingga kini, warga berharap ada langkah konkret pemerintah daerah dan aparat terkait untuk memulihkan kondisi lingkungan dan menekan laju kerusakan agar banjir serupa tidak terus berulang. []

Admin04