Warga Timur Menunggu, DPRD Tekan Pemkot Segera Bangun RS!

BALIKPAPAN — Pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur kembali jadi sorotan panas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota Komisi III, Ari Sanda, menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekadar rencana, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat yang sudah terlalu lama menunggu. Ia menilai, pemerintah kota tidak boleh lagi menunda realisasi fasilitas kesehatan itu karena menyangkut pelayanan dasar dan kemanusiaan.

Menurut Ari, kondisi keuangan daerah yang sedang ketat akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat tidak boleh dijadikan alasan untuk menomorduakan sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan. “Memang ada penyesuaian anggaran, beberapa program infrastruktur harus disusun ulang. Tapi untuk pendidikan dan kesehatan, tidak boleh tergeser dari prioritas,” ujarnya di Gedung DPRD Balikpapan, Rabu (05/11/2025).

Politisi ini menilai, pembangunan rumah sakit di wilayah timur kota sudah menjadi keharusan. Pertumbuhan penduduk yang pesat membuat kebutuhan layanan kesehatan di kawasan tersebut semakin mendesak. “Bagi saya, pembangunan ini sudah jadi keharusan. Jarak tempuh masyarakat dari timur ke pusat kota terlalu jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan cepat. Ini bukan sekadar proyek, tapi kebutuhan kemanusiaan,” tegasnya.

Ari menambahkan, sekalipun fiskal daerah terbatas, pembangunan tidak boleh berhenti di meja perencanaan. Langkah awal, kata dia, tetap harus diambil agar kebutuhan masyarakat tidak terus terabaikan. “Balikpapan Barat sudah punya rumah sakit sendiri. Sekarang saatnya wilayah timur mendapat perhatian yang sama. Kami akan terus kawal agar program ini masuk dalam agenda utama pemerintah kota,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan timur membawa risiko peningkatan kebutuhan medis. Karena itu, penundaan pembangunan hanya akan memperbesar beban layanan kesehatan di pusat kota. “Penduduknya makin padat, risikonya makin tinggi. Rumah sakit harus mulai dibangun walaupun bertahap. Ini langkah nyata, bukan janji,” ujarnya.

Ari berharap agar Pemkot bisa mulai melaksanakan pembangunan pada 2026, meski dengan dana terbatas. Baginya, yang terpenting adalah komitmen dan keberanian untuk memulai. “Kalau dana awalnya hanya Rp10 miliar, itu cukup untuk memulai. Tahap berikutnya bisa dilanjutkan tahun 2027 atau 2028. Yang penting ada komitmen. Kalau terus ditunda, masyarakat yang dirugikan,” tutupnya. []

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Rasidah