Wiranto: Kalau Semua Tuntutan Demo Dipenuhi, Pemerintah Bisa Repot

JAKARTA – Pemerintah merespons gelombang aksi unjuk rasa yang belakangan ini marak dengan pernyataan dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu mendengar tuntutan masyarakat dan berupaya menindaklanjutinya sesuai kapasitas pemerintah.

“Apa yang diminta oleh para pendemo oleh masyarakat tentu selalu didengar oleh Presiden. Presiden juga tentu sedapat mungkin mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (04/09/2025). Ia menambahkan tidak semua tuntutan dapat dipenuhi sekaligus. “Tentunya tidak serentak semua dipenuhi, kalau semua permintaan dipenuhi juga repot. Oleh karena itu, tentu kita menyerahkan saja kepada Presiden,” ujarnya.

Wiranto menyebut sejumlah tuntutan itu juga akan dibicarakan dalam pertemuan bersama Presiden di Istana. “Yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif terhadap apa yang diharapkan rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, Dudung Abdurrahman, menyoroti adanya pihak yang menunggangi aksi mahasiswa dan buruh untuk memperkeruh keadaan. “Tentunya mahasiswa yang kemarin demo, termasuk para buruh, saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya,” ucapnya. Namun, ia menilai ada kelompok tertentu yang justru membuat situasi ricuh.

Dudung menduga aktor di balik kerusuhan adalah pihak yang merasa terganggu oleh kebijakan Presiden Prabowo. Ia menambahkan bahwa aparat sudah mulai mengetahui siapa saja yang berperan dalam kerusuhan tersebut.

Koalisi sipil yang memimpin rangkaian aksi ini merumuskan dua kelompok tuntutan. Pertama, 17 tuntutan dengan tenggat 5 September 2025, yaitu:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban lain.

3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas DPR.

4. Publikasikan transparansi anggaran.

5. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah.

6. Pecat atau beri sanksi kader partai yang memicu kemarahan publik.

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.

8. Libatkan kader partai dalam dialog dengan publik.

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan kekerasan aparat saat mengawal demo.

11. Proses hukum aparat yang melakukan tindakan represif.

12. TNI segera kembali ke barak.

13. Tegakkan disiplin internal TNI agar tidak ambil alih fungsi Polri.

14. Pastikan TNI tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak untuk buruh.

16. Segera ambil langkah darurat cegah PHK massal.

17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait isu upah murah dan outsourcing.

Kedua, 8 tuntutan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026, yaitu:

1. Lakukan reformasi DPR secara menyeluruh dengan audit dan peningkatan syarat anggota.

2. Lakukan reformasi partai politik agar transparan dalam keuangan dan pengawasan.

3. Laksanakan reformasi perpajakan yang adil.

4. Sahkan RUU Perampasan Aset.

5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.

6. Pastikan TNI kembali ke barak.

7. Perkuat Komnas HAM serta lembaga pengawas independen lainnya.

8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk proyek strategis nasional, evaluasi UU Cipta Kerja, dan tata kelola Danantara.

Dengan daftar tuntutan yang begitu rinci, masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah dalam merespons agar tidak berhenti pada pernyataan, tetapi menghasilkan kebijakan yang dapat dirasakan langsung.[]

Admin05