Yoon Suk Yeol Terancam Mati, Tuntutan Jaksa Buat Geger Seoul

SEOUL – Mantan presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kini menghadapi tuntutan hukuman mati dari jaksa penuntut khusus atas keputusannya mendeklarasikan status darurat militer secara sepihak pada Desember 2024. Tuntutan ini disampaikan dalam sidang terakhir kasus dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan pada Selasa (13/01/2026) di Pengadilan Distrik Pusat Seoul.

Jaksa penuntut khusus menegaskan Yoon dianggap sebagai “dalang pemberontakan” yang berpotensi membahayakan stabilitas negara. “Berdasarkan hasil penyelidikan, mantan presiden Yoon bersama mantan menteri pertahanannya, Kim Yong-hyun, sejak Oktober 2023, diduga menyusun skema untuk mempertahankan kekuasaannya melalui status darurat militer,” ungkap seorang jaksa penuntut yang hadir dalam persidangan kepada Reuters.

Yoon dituduh merancang deklarasi darurat militer yang dianggap sebagai kamuflase upaya pemberontakan. Dalam hukum Korsel, kejahatan pemberontakan dapat diancam hukuman berat hingga pidana mati, meski eksekusi hukuman mati tidak lagi dilakukan selama beberapa dekade terakhir.

“Sidang ini menegaskan bahwa hukum harus berlaku adil tanpa pandang bulu. Tidak ada yang kebal dari akuntabilitas, termasuk seorang mantan presiden,” kata seorang pengamat hukum dari Universitas Nasional Seoul, menanggapi tuntutan jaksa.

Jaksa juga menyebutkan bahwa bukti-bukti digital dan dokumen internal pemerintah mendukung dugaan bahwa skema tersebut telah dipersiapkan jauh sebelum deklarasi darurat militer diumumkan. Hal ini menunjukkan rencana strategis untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sekadar langkah administratif biasa.

Sidang terakhir ini menjadi perhatian internasional karena menyoroti mekanisme hukum di Korea Selatan dalam menangani penyalahgunaan kekuasaan di level tertinggi pemerintahan. Meski pidana mati jarang diterapkan secara nyata, tuntutan ini memiliki efek simbolis dan politik yang kuat.

Keputusan pengadilan atas tuntutan ini akan ditunggu publik dalam beberapa minggu mendatang, dan bisa menjadi titik balik dalam sejarah politik Korsel. []

Admin03