JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menanggapi laporan media Israel, Ynet, yang menyebut Indonesia terlibat dalam perundingan rahasia dengan Israel untuk membuka hubungan diplomatik. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan. “Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” ujar Yusril melalui keterangan tertulis pada Kamis (29/5/25).
Yusril mengungkapkan bahwa memang sempat ada dukungan dari pihak Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Namun, dukungan tersebut disertai syarat agar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Tel Aviv—syarat yang menurutnya langsung ditolak oleh pemerintah Indonesia.
Ia menambahkan, dirinya hadir langsung dalam sidang OECD yang berlangsung di Paris pada akhir Maret 2025. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Yusril memastikan bahwa tidak ada pembahasan terkait hubungan Indonesia dengan Israel dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, ia menilai penggunaan istilah “normalisasi” oleh media Israel tersebut tidak tepat. Pasalnya, Indonesia sejak awal memang tidak pernah memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, sehingga tidak ada hubungan yang bisa “dinormalisasi.”
Yusril juga menekankan bahwa pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada dukungan dari Israel.
Di sisi lain, ia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen pada posisi Indonesia yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Menurut Yusril, pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan syarat utama sebelum Indonesia bisa mempertimbangkan hubungan dengan Israel. “Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegasnya.
Media sebelumnya merilis laporan yang menyebut Indonesia dan Israel menggelar pembicaraan rahasia pada tahun 2024. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa perundingan berlangsung sebagai bagian dari kesepakatan politik untuk memperlancar proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Namun, pernyataan Yusril membantah seluruh isi laporan tersebut, dan memperkuat posisi Indonesia yang tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan dukungan tak tergoyahkan terhadap Palestina. []
Redaksi13