100 Hari Kerja Gubernur Kaltim, Angka Pengangguran Belum Dapat dinilai

SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyatakan bahwa program kerja Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam 100 hari pertama belum dapat dievaluasi secara menyeluruh, khususnya terkait upaya menekan angka pengangguran di daerah tersebut.

Menurut Damayanti, hal itu disebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 masih mengacu pada penyusunan di masa pemerintahan sebelumnya, sehingga program yang berjalan saat ini masih merupakan kelanjutan dari kebijakan gubernur sebelumnya.

“Kinerja tidak bisa serta-merta dilihat, karena APBD 2025 yang menggetok periode yang sebelumnya dan kita doakan saja, mudah-mudahan yang menjadi visi misi Gubernur bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Damayanti kepada awak media saat ditemui di Samarinda, Rabu (18/06/2025).

Ia menyampaikan optimisme bahwa pada tahun 2026 program-program unggulan yang diusung Gubernur Rudy Mas’ud akan mulai terealisasi dan membawa dampak langsung kepada masyarakat. Terlebih, di tengah kondisi perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih, kehadiran program “Gratispol” dinilai mampu meringankan beban masyarakat. “Kedepan program gubernur begitu luar biasa dan langsung menyentuh masyarakat, karena perekonomian sedang sedikit lesu. Dengan adanya Gratispol akan membantu masyarakat,” katanya.

Namun demikian, Damayanti menegaskan bahwa implementasi program pendidikan gratis tidak boleh berhenti pada aspek pembebasan biaya saja. Ia menilai perlu ada peningkatan kualitas pendidikan, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun kompetensi tenaga pendidik. “Memang benar gratis itu tidak hanya sekadar gratis, baik itu pembiayaan sekolah, tapi juga harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai,” tutur politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Ia menambahkan bahwa kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi kini sudah terbuka luas dengan adanya program Gratispol. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan para lulusan tidak hanya memperoleh ijazah, melainkan juga memiliki kemampuan dan daya saing di dunia kerja.

“Menjadi PR bersama bahwa kualitas tenaga pendidik harus ditingkatkan, jadi tidak hanya peningkatan sarana dan prasarananya saja,” tutup wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut. [] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah