164 Pejabat Dilantik, Pemkab Kutim Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

KUTAI TIMUR — Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 164 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Kutim, Senin (26/01/2026).

Pelantikan ratusan pejabat ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, momentum tersebut juga menjadi penegasan bahwa setiap jabatan yang diemban merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pelantikan pejabat merupakan dinamika yang tidak terpisahkan dalam organisasi pemerintahan. Menurutnya, penataan birokrasi harus terus dilakukan seiring dengan adanya kebutuhan organisasi, keluhan terkait penempatan kerja, serta upaya penyederhanaan struktur dan fungsi operasional pemerintahan.

“Laksanakan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pejabat Administrasi dan pejabat pengawas memiliki peran strategis di dalam memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel,” ujarnya.

Ardiansyah menekankan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral, di hadapan pimpinan dan masyarakat. Ia juga memberikan arahan tegas terkait lima poin utama yang harus menjadi pegangan pejabat, yakni integritas, profesionalitas, pelayanan publik, inovasi dan digitalisasi, serta kolaborasi lintas sektor.

Lebih lanjut, Bupati Kutai Timur mengingatkan agar pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat. Ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi seharusnya menjadi alat pendukung kinerja, bukan justru dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab di kantor.

“Jangan jadikan digitalisasi sebagai salah satu bentuk untuk sengaja menurunkan tugas sendirinya sebagai pejabat, baik pejabat eselon dua, tiga, dan empat ya. Nah, ini mohon juga diswab wabah ini karena masih ada yang menggunakan digital untuk akses yang masuk,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah juga menyampaikan kabar gembira terkait capaian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di tingkat nasional. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dijadwalkan menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia di Jakarta atas keberhasilan Kutai Timur dalam penyelenggaraan program BPJS Kesehatan.

“Besok saya akan memenuhi undangan Bapak Presiden untuk menerima penghargaan BPJS Kesehatan Nasional,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kutai Timur telah melampaui 100 persen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi berbagai perangkat daerah.

“Data menunjukkan kepesertaan melebihi 100%, ini adalah hasil kerja keras Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, dan dinas terkait lainnya,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Ardiansyah berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang adaptif, responsif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks di Kabupaten Kutai Timur. []

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah