Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Langkah strategis dalam memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terus digiatkan di berbagai sektor. Salah satunya melalui pelaksanaan Audiensi dan Sosialisasi Program Pembinaan Lembaga oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan di SMAN 2 Tenggarong, Senin (02/06/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi jangka panjang program nasional Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2025–2029. Dalam forum tersebut, lembaga-lembaga di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dari berbagai sektor pemerintah, pendidikan, dan swasta didorong untuk menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai kaidah, khususnya di ruang publik dan dokumen resmi.
Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Joko Sampurno, yang membacakan sambutan Bupati Kukar. Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan pentingnya program pembinaan bahasa sebagai langkah awal dalam pengawasan dan pembudayaan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari setiap lembaga yang menjadi sasaran pembinaan. Kami harap seluruh peserta dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh,” ujar Joko Sampurno.
Lebih lanjut, Joko menegaskan bahwa pengutamaan bahasa Indonesia bukan sekadar kepatuhan administratif, tetapi juga wujud dari penghormatan terhadap jati diri bangsa. Melalui bahasa yang digunakan secara santun dan profesional, lembaga dapat mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dan integritas kelembagaan.
Program yang digagas Balai Bahasa Kaltim ini akan berlangsung secara bertahap hingga 2029, mencakup audiensi, sosialisasi, pemantauan, pendampingan, hingga evaluasi. Sebanyak 30 lembaga di Kukar telah ditetapkan sebagai sasaran pembinaan, yang terdiri dari 9 lembaga pemerintah, 15 institusi pendidikan, dan 6 lembaga swasta.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga, termasuk Wakil Ketua DPRD Kukar, pejabat Kantor Bahasa Kalimantan Timur dari KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, OPD, BLUD, sekolah-sekolah dari berbagai jenjang, serta perwakilan sektor swasta seperti hotel, restoran, dan klinik.
Dengan sinergi lintas sektor ini, diharapkan akan terbangun ekosistem berbahasa yang lebih kuat dan positif di masyarakat. Komitmen kolektif antarlembaga untuk mengutamakan bahasa Indonesia diyakini mampu memperkokoh identitas nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.[]
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Agnes Wiguna
