Harum: Ormas Harus Jadi Mitra, Bukan Sumber Kerusuhan

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan sikap tegas pemerintah daerah dalam menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi terafiliasi dengan praktik premanisme. Penegasan tersebut disampaikannya seusai memimpin Rapat Monitoring Penanganan Ormas yang Berpotensi Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Iklim Investasi di Aula Bina Bangsa, Kantor Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/05/2025).

Dalam kesempatan itu, Rudy Mas’ud menekankan bahwa peran ormas sejatinya adalah menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan di Bumi Etam, bukan justru menciptakan keresahan masyarakat. “Pemprov Kaltim akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menjaga kondusivitas iklim investasi dari ormas yang bermasalah dan tujuan dari ormas yang sebenarnya yakni untuk membangun daerah bersama-sama kami,” kata Gubernur Kaltim yang akrab disapa Harum ini kepada awak media.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan yang mencederai ketertiban, termasuk praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik organisasi lain yang bekerja secara sah. “Tidak boleh ada ormas melakukan pungutan liar itu akan mencederai ormas-ormas lainnya, maka akan segera ditindak oleh aparat yang berwenang, tidak ada yang dapat melaksanakan pungutan liar dan yang boleh hanya retribusi dengan berdasarkan peraturan daerah baru bisa melakukan pemungutan,” ujarnya.

Menurut Harum, situasi keamanan yang kondusif merupakan prasyarat penting untuk menjaga keberlanjutan investasi di Kaltim, terlebih daerah ini sedang menjadi pusat perhatian nasional sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim akan segera menyiapkan langkah konkret, termasuk membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas Terafiliasi Premanisme. Upaya ini akan melibatkan berbagai pihak agar pencegahan dapat dilakukan secara menyeluruh. “Jika diperlukan kami akan segera buat tim terpadu melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, agama, dan tokoh adat di Kaltim,” tutur Harum.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Kesbangpol, sejak tahun 2007 hingga 2025 tercatat 3.468 ormas telah berdiri di Kaltim, yang meliputi paguyuban, lembaga sosial masyarakat, organisasi kepemudaan, yayasan, dan profesi. Namun hingga April 2025, hanya 931 ormas yang masih aktif. Langkah pemerintah ini diharapkan mampu memastikan bahwa ormas tetap berjalan sesuai fungsi sosialnya, bukan menjadi sarana intimidasi yang merusak ketenteraman masyarakat maupun kepentingan investasi. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim

PDF