Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Upaya pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (05/05/2025). Forum ini sekaligus menjadi tahap awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Gubernur Kalimantan Timur, Haji Rudy Mas’ud yang akrab disapa Harum menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi agenda prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam setiap kebijakan pembangunan. Baginya, tema ini tidak hanya sekadar wacana, melainkan harus diwujudkan melalui program konkret yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. “Musrenbang ini adalah momentum penting untuk menyusun program-program yang mengutamakan kepentingan rakyat, khususnya dalam mengatasi persoalan kemiskinan,” ujar Gubernur Harum dalam sambutannya.
Kegiatan Musrenbang dihadiri pejabat perwakilan dari pemerintah pusat, bupati dan wali kota se-Kaltim, jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, perangkat daerah, perwakilan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, hingga unsur dunia usaha. Kehadiran beragam unsur tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam merumuskan langkah strategis menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Dalam konteks RPJMD 2025–2029, Pemprov Kaltim menargetkan penguatan kebijakan jangka menengah yang berpihak pada kelompok rentan. Gubernur Harum menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberhasilan mengurangi kesenjangan sosial. “Penanggulangan kemiskinan merupakan tantangan besar yang membutuhkan kerja sama semua pihak. Mari kita bangun Kaltim dengan semangat gotong royong, untuk mewujudkan daerah yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera,” katanya.
Sebagai wujud komitmen, Gubernur Harum menetapkan target ambisius penurunan angka kemiskinan dari sekitar 5 persen menjadi 2 persen pada akhir masa kepemimpinannya. Ia menekankan bahwa pencapaian ini akan menjadi indikator keberhasilan reformasi kebijakan sosial yang dijalankan pemerintah provinsi. Wajar jika kemudian arah pembangunan di masa mendatang juga diprioritaskan untuk penguatan program pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang merata.
Penguatan ekonomi lokal dan layanan dasar pendidikan serta kesehatan dinilai sejalan dengan misi pembangunan manusia yang lebih berkualitas. Dengan prinsip perencanaan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi hasil, forum Musrenbang diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan di seluruh wilayah Bumi Etam Kaltim. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
