Rudy Mas’ud: Kesejahteraan Anak dan Perempuan, Indikator Kaltim Maju

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mempertegas arah pembangunan daerah yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan, melalui penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud, saat menjadi tuan rumah dalam forum diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, di Gedung Lamin Etam, Samarinda, Sabtu (10/05/2025).

Kegiatan ini menjadi wadah penyelarasan antara kebijakan nasional dan program daerah, khususnya dalam merespons dinamika sosial di Kaltim yang kini berperan sebagai wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam forum tersebut, hadir para pemimpin organisasi perempuan, perangkat daerah, serta elemen masyarakat sipil yang aktif di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

“Kaltim menjadi bagian penting dari pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung IKN. Kami memandang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tegas Rudy Mas’ud.

Gubernur Rudy menekankan bahwa pelibatan perempuan dalam pembangunan bukan sekadar simbolik, melainkan kebutuhan strategis untuk menjamin keberlanjutan sosial dan ekonomi daerah. Menurutnya, kualitas hidup anak-anak dan perempuan adalah indikator sejati keberhasilan pembangunan daerah.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyambut baik kolaborasi yang terbangun. Ia menegaskan bahwa kementeriannya siap mengintegrasikan program-program strategis ke dalam sistem layanan di Kaltim, termasuk penguatan Satu Data Perempuan dan Anak, perluasan akses Call Center SAPA 129, serta pengembangan ruang perlindungan berbasis komunitas.

Pemprov Kaltim sendiri telah memetakan sejumlah langkah konkret, antara lain:

• Meningkatkan kapasitas lembaga layanan perempuan dan anak.
• Mendorong penyusunan regulasi daerah yang berpihak pada keadilan gender.
• Menyediakan akses luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum.
• Menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan anti-kekerasan sejak usia dini melalui kurikulum dan kegiatan berbasis keluarga.

Tak hanya dari sisi kelembagaan, pendekatan partisipatif berbasis masyarakat juga digalakkan melalui pelibatan dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem sosial yang aman dan suportif.

Sinergi lintas sektor menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov Kaltim dalam menyiapkan daerah yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga matang secara sosial. Pemprov juga menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang berbasis data, agar setiap langkah perlindungan memiliki arah dan sasaran yang tepat.

Melalui kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah, Kaltim optimistis menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengarusutamakan isu kesetaraan dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. []

Penulis: Rasidah | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim