Novan: Pembangunan Sekolah Terkendala Lahan dan Anggaran

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda terus menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah pinggiran seperti daerah pemilihan (Dapil) 5. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti persoalan mendasar yang selama ini menghambat realisasi pembangunan unit sekolah baru di beberapa kawasan yang membutuhkan.

“Kan kita ini kan bicara wilayah ya, wilayah, contoh misalnya ada wilayah yang memang masuk wilayah itu banyak sekolah, tapi jaraknya jauh, nah ini yang juga menjadi catatan,” ujar Novan.

Menurutnya, pembangunan sekolah tidak bisa hanya dilihat dari sisi kebutuhan wilayah, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek teknis dan strategis. Salah satu kendala paling utama adalah keterbatasan lahan yang layak untuk pembangunan fasilitas pendidikan. “Memang hari ini kita bicara nanti yang pertama, kesulitan dalam membangun sekolah itu hari ini adalah lahan, itu yang pertama,” katanya.

Selain ketersediaan lahan, hambatan lain yang tak kalah signifikan adalah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Novan mengakui bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dibagi untuk berbagai program prioritas, sehingga pembangunan sekolah baru harus dirancang secara selektif dan bertahap. “Yang kedua ya, berkaitan dengan kemampuan APBD, karena kita juga punya program lain kan yang juga cukup urgent hari ini,” tambahnya. pada (19/06/2025)

Meski demikian, ia memastikan bahwa pemerintah tetap memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara merata di seluruh wilayah, terutama bagi masyarakat di kawasan yang pertumbuhannya cepat namun belum ditunjang fasilitas pendidikan yang memadai. “Tapi yang pasti, semua kebutuhan itu akan terpenuhi,” tegas Novan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merancang perencanaan pembangunan jangka menengah agar lebih terarah dan realistis, terutama dalam konteks penyediaan unit sekolah baru. “Makanya tadi disampaikan, kita sepakat saja antara eksekutif dan legislatif, apabila kita mau penuhi ini di 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, maka kita sepakati bersama,” ungkapnya.

Dengan adanya sinergi tersebut, Novan berharap hambatan teknis maupun tarik-menarik kepentingan politik tidak lagi menjadi penghalang utama dalam proses pembangunan. DPRD juga berharap masyarakat memahami dinamika kebijakan pendidikan, khususnya mengenai penambahan rombongan belajar dan pembangunan sekolah baru di wilayah-wilayah dengan kebutuhan tinggi seperti Dapil 5.

Komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu melahirkan solusi konkret, termasuk dalam hal penyediaan lahan dan alokasi anggaran. Jika perencanaan matang disepakati sejak dini, target pembangunan unit sekolah baru bisa tercapai dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan, sesuai kemampuan fiskal daerah. []

Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah