Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA– Banjir besar yang kembali melanda sejumlah wilayah perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Samarinda memicu sorotan publik terkait penyebab utamanya. Dugaan kuat mengarah pada keberadaan kolam-kolam tambang terbengkalai di kawasan tersebut, yang dinilai memperparah debit air saat hujan deras mengguyur.
Di tengah belum jelasnya penanganan serta tanggung jawab antara pemerintah daerah, Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyerukan perlunya langkah konkret dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Ia mendorong agar sinergi antarpemerintah daerah segera dibangun, guna mencegah polemik saling menyalahkan yang selama ini kerap mencuat tiap kali banjir melanda. “Sejak awal saya katakan, soal banjir, perubahan iklim, dan tanah longsor itu kuncinya ada di mitigasi. Jadi Provinsi, Kabupaten, hingga Kota seperti Samarinda harus satu suara,” ujar Salehuddin kepada awak media, saat ditemui di Samarinda, Senin (23/06/2025).
Ia menilai, topografi Kukar yang banyak didominasi lahan rawa dan kawasan bantaran sungai menyebabkan daerah ini kerap dilanda banjir. Bahkan, kata dia, bencana tersebut sudah nyaris menjadi siklus tahunan, atau bahkan lima tahunan. Menurutnya, dampak banjir sebenarnya dapat ditekan jika mitigasi yang terpadu dan berkelanjutan diterapkan secara serius. “Ada banjir tahunan, lima tahunan, itu pasti terjadi. Tapi kalau mitigasi dijalankan, kita bisa minimalisir dampaknya,” jelas legislator dari daerah pemilihan Kukar tersebut.
Salehuddin menegaskan, mitigasi tidak cukup sebatas peta risiko atau analisis teknis saja. Diperlukan keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera), agar distribusi logistik dan akses jalan tetap terjaga di tengah kondisi banjir. “Kami sering lihat daerah yang tergenang air justru terisolasi, distribusi bahan pokok terganggu. Seharusnya OPD terkait duduk satu meja, merumuskan mitigasi yang paling efektif,” imbuhnya.
Lebih jauh, Salehuddin mendorong agar mitigasi tidak berhenti di tataran dokumen perencanaan semata, melainkan benar-benar diterjemahkan ke dalam program konkret di lapangan. Tujuannya agar masyarakat tidak terus menjadi korban dan kerugian akibat banjir bisa ditekan. “DPRD Kaltim berharap pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, mampu menyusun skema mitigasi banjir yang terpadu, untuk mencegah kerugian berulang akibat banjir,” pungkas Salehuddin. [] ADVERTORIAL
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah
