Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menunjukkan perannya sebagai pelopor dalam pengelolaan perdagangan karbon di Indonesia. Kali ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan, Kalimantan Tengah, melakukan kunjungan kerja resmi ke Kaltim pada Senin (19/05/2025) untuk menggali pengalaman dan strategi keberhasilan dalam mengelola skema karbon dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kehutanan.
Rombongan Pemkab Katingan, yang turut didampingi oleh anggota DPRD setempat, diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Ruang Rapat Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda. Audiensi ini menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman menyeluruh tentang proses, tantangan, dan potensi perdagangan karbon, termasuk implementasi Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
Wagub Seno Aji menyambut baik kedatangan rombongan dan menilai langkah Katingan sebagai bentuk keseriusan daerah dalam mewujudkan kehutanan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa Kaltim telah berhasil mengelola perdagangan karbon dan menjadi provinsi pertama yang menerima dana insentif dari Bank Dunia melalui skema FCPF.
“Kabupaten Katingan memiliki aspirasi yang sama dengan Kalimantan Timur dalam hal perdagangan karbon. Kaltim sendiri telah berhasil mengelola perdagangan karbon dan saat ini telah menerima dana sekitar Rp309 miliar dari potensi total Rp1,3 triliun. Mengingat hal tersebut, Katingan berkeinginan untuk mencapai hal serupa,” ungkap Seno Aji.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari komitmen jangka panjang dalam menjaga kelestarian hutan melalui berbagai program seperti perhutanan sosial, kehutanan berbasis masyarakat, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas perkebunan yang berdampak pada hutan.
“Kegiatan yang dimaksud tentu saja terkait dengan sektor kehutanan, mencakup berbagai aspek seperti perhutanan sosial, perkebunan, dan kegiatan lain yang pada akhirnya juga berdampak pada kelestarian hutan,” tambahnya.
Meskipun pertemuan ini bersifat informal, Pemprov Kaltim tetap membuka peluang kerja sama lebih lanjut. “Tidak, ini hanya audiensi biasa, kunjungan awal saja,” ujar Seno saat ditanya mengenai tindak lanjut kerja sama resmi antara kedua belah pihak.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rahmad, yang turut mendampingi Seno Aji, menyatakan bahwa tindak lanjut secara teknis akan dilakukan oleh tim khusus dari Pemprov Kaltim.
“Katingan akan ditindaklanjuti dengan detail oleh tim teknis kita untuk diberikan panduan dan pengalaman terkait tahapan memperoleh PAD dari perdagangan karbon. Selain Katingan, banyak pihak lain juga telah melakukan audiensi untuk mempelajari keberhasilan Kalimantan Timur dalam bidang ini,” tutur Ujang.
Ia menegaskan bahwa minat terhadap pendekatan pembangunan rendah emisi di Kaltim semakin meluas. “Mereka juga menunjukkan ketertarikan untuk mencontoh apa yang telah dilakukan di sini,” ujarnya.
Perdagangan karbon kini dipandang sebagai solusi konkret dalam menghadapi krisis iklim global. Keberhasilan Kalimantan Timur dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan berkelanjutan tidak hanya membawa manfaat ekologis, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi signifikan. Hal ini menjadi contoh bagi daerah lain, termasuk Katingan, untuk membangun strategi serupa yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. []
Penulis: Rasidah | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
