Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA — Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekebun skala kecil di Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan (Disbun Kukar) mengambil langkah strategis dengan mengedepankan kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan data yang akurat. Program bantuan pertanian, khususnya bagi kelompok miskin, tidak hanya bergantung pada pendanaan, tetapi juga sangat ditentukan oleh keakuratan basis data dan sinergi antarorganisasi pemerintah.
Kepala Bidang Produksi Disbun Kukar, Subagio, menegaskan bahwa data yang digunakan dalam menentukan calon penerima bantuan harus melalui proses verifikasi yang ketat dan terintegrasi. Dua sumber utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial serta data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) milik Bappeda, menjadi referensi penting dalam proses seleksi.
“Data yang valid adalah fondasi keadilan distribusi bantuan. Kami tidak bisa bekerja hanya berdasarkan usulan, harus terverifikasi dengan benar,” ujarnya di Tenggarong, Rabu (18/06/2025).
Setelah melewati proses verifikasi, nama-nama yang dinyatakan layak akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Kartanegara. Petani yang masuk daftar akan menerima dukungan berupa pupuk, herbisida, dan insentif biaya kerja, khususnya bagi mereka yang mengelola kebun antara setengah hingga dua hektare dan mengalami kendala perawatan karena keterbatasan ekonomi.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Ditemukan sejumlah petani yang tidak tercakup dalam DTKS maupun P3KE, atau hanya muncul dalam satu dari dua data tersebut. Untuk itu, Disbun Kukar melakukan overlay data secara intensif dan mengedepankan koordinasi dengan Dinsos serta Bappeda guna memastikan tidak ada kelompok miskin yang terlewatkan dari program.
Lebih lanjut, Disbun Kukar juga menggandeng penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian dan Peternakan untuk melakukan pendampingan langsung di lapangan. Peran mereka penting dalam memastikan setiap bantuan dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan memberikan hasil yang terukur.
“Mereka menjadi ujung tombak pendampingan dan pengawasan agar bantuan yang diberikan tepat guna dan berdampak nyata,” tambah Subagio.
Langkah terpadu ini mencerminkan komitmen Pemkab Kukar dalam memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data dan keadilan sosial. Keberhasilan program seperti Sabar Berkebun atau intensifikasi kebun rakyat tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi hasil dari kerja bersama dalam membangun sistem yang transparan dan inklusif. [] ADVERTORIAL
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Nursiah
