Sebatik Barat Krisis Armada Angkut Sampah, Warga Resah

NUNUKAN – Permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, kian mengkhawatirkan. Tidak adanya armada khusus untuk mengangkut sampah membuat limbah plastik dari aktivitas budidaya rumput laut menumpuk di berbagai sudut desa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga terhadap potensi pencemaran lingkungan yang semakin meluas.

Dalam Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, M. Nasir, pada Sabtu (28/6), keresahan warga disampaikan secara langsung. Ia mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa Kecamatan Sebatik Barat hingga kini belum memiliki kendaraan operasional untuk mengangkut sampah. Padahal, wilayah tersebut merupakan satu-satunya kecamatan di Pulau Sebatik yang belum difasilitasi armada pengangkutan limbah.

“Saya kaget mendengar langsung bahwa Kecamatan Sebatik Barat menjadi satu-satunya kecamatan di Pulau Sebatik yang belum memiliki mobil pengangkut sampah. Ini jelas darurat. Jangan tunggu jadi krisis baru kita bertindak,” ujar M. Nasir saat berdialog bersama warga RT 4, 5, 6, dan 7 di Desa Liang Bunyu.

Warga mengeluhkan semakin banyaknya sampah, khususnya plastik yang berasal dari perlengkapan budidaya rumput laut. Sampah-sampah ini tidak hanya mencemari lingkungan daratan, tetapi juga mulai terlihat mengotori perairan pesisir yang menjadi sumber penghidupan utama warga setempat.

Kepala Desa Liang Bunyu, Mansur, menyebut bahwa pihak desa sudah sejak lama mengusulkan pengadaan dump truck sebagai solusi pengangkutan sampah. Namun, menurutnya, sampai saat ini permohonan tersebut belum mendapat tindak lanjut dari instansi yang berwenang. Ia menilai bahwa upaya swadaya masyarakat tidak lagi cukup untuk menangani jumlah sampah yang terus bertambah setiap hari.

“Kami tidak bisa hanya andalkan swadaya. Volume sampah makin hari makin besar, terutama limbah plastik dari laut,” ucap Mansur.

M. Nasir menyoroti bahwa persoalan sampah tidak bisa dipandang hanya dari sisi kebersihan, tetapi harus dilihat secara menyeluruh sebagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan masa depan ekonomi pesisir.

“Bayangkan jika laut dan pantai kita tercemar, siapa yang mau beli hasil rumput laut dari daerah yang tercemar limbah? Ini harus jadi perhatian utama dinas teknis, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Saya akan suarakan ini di forum resmi DPRD dan termasuk akan saya sampaikan ke DPRD Nunukan khususnya fraksi PKS dan bahkan langsung ke bapak bupati Nunukan,” tegasnya.

Situasi ini menjadi pengingat bahwa keterlambatan penanganan limbah di wilayah pesisir bisa berujung pada kerugian jangka panjang, tidak hanya dari sisi lingkungan, tapi juga kepercayaan pasar terhadap komoditas unggulan masyarakat setempat. []

Admin05