DPRD Banjarmasin Sahkan APBD-P 2025, Wali Kota Yamin Tekankan Prinsip Pro-Rakyat

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 setelah melalui serangkaian pembahasan yang intens. Kesepakatan penting ini dicapai dalam rapat paripurna pada Selasa (1/7) siang, menandai langkah maju dalam proses penganggaran kota. Anggaran belanja daerah dalam APBD-P 2025 ini ditargetkan mencapai angka Rp2,4 triliun, sebuah peningkatan signifikan yang diharapkan dapat mengakomodasi berbagai program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini, menegaskan bahwa seluruh fraksi di parlemen telah memberikan persetujuan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini. Ia menjelaskan bahwa proses pembahasan dilakukan secara maraton bersama dengan pemerintah kota, menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan draf anggaran. “Sudah dibahas maraton bersama pemko. Pendapatan ditarget Rp2,3 triliun, sementara belanja sekitar Rp2,4 triliun. Jadi memang defisitnya sekitar Rp70 miliar,” ujar Isnaini. Meskipun terjadi defisit sebesar Rp70 miliar, Isnaini menyatakan bahwa angka tersebut masih dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan kekhawatiran yang berarti.

Setelah persetujuan ini, tahap selanjutnya adalah pembahasan yang lebih rinci untuk menetapkan APBD-P secara resmi. Isnaini berharap agar tahapan berikutnya dapat diselesaikan dengan cepat. Targetnya, program-program pembangunan yang telah direncanakan tidak akan terhambat dan dapat segera dilaksanakan demi kepentingan masyarakat Banjarmasin.

Di sisi lain, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah membahas draf anggaran ini. Ia menekankan pentingnya proses penganggaran ini sebagai bagian krusial dari siklus pemerintahan. “Ini bagian penting dari siklus penganggaran. Kita ingin semua program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ucap politikus Partai Gerindra itu. Yamin juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran, menegaskan bahwa anggaran tidak hanya harus dibahas dengan cepat, tetapi juga harus tepat sasaran. Ia menekankan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran daerah: “Transparan, inklusif, dan pro rakyat. Itu yang terus kita dorong dalam penyusunan anggaran daerah,” kata Yamin, menggarisbawahi komitmen pemerintah kota terhadap kepentingan publik.[]

Admin05BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 setelah melalui serangkaian pembahasan yang intens. Kesepakatan penting ini dicapai dalam rapat paripurna pada Selasa (1/7) siang, menandai langkah maju dalam proses penganggaran kota. Anggaran belanja daerah dalam APBD-P 2025 ini ditargetkan mencapai angka Rp2,4 triliun, sebuah peningkatan signifikan yang diharapkan dapat mengakomodasi berbagai program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini, menegaskan bahwa seluruh fraksi di parlemen telah memberikan persetujuan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini. Ia menjelaskan bahwa proses pembahasan dilakukan secara maraton bersama dengan pemerintah kota, menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan draf anggaran. “Sudah dibahas maraton bersama pemko. Pendapatan ditarget Rp2,3 triliun, sementara belanja sekitar Rp2,4 triliun. Jadi memang defisitnya sekitar Rp70 miliar,” ujar Isnaini. Meskipun terjadi defisit sebesar Rp70 miliar, Isnaini menyatakan bahwa angka tersebut masih dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan kekhawatiran yang berarti.

Setelah persetujuan ini, tahap selanjutnya adalah pembahasan yang lebih rinci untuk menetapkan APBD-P secara resmi. Isnaini berharap agar tahapan berikutnya dapat diselesaikan dengan cepat. Targetnya, program-program pembangunan yang telah direncanakan tidak akan terhambat dan dapat segera dilaksanakan demi kepentingan masyarakat Banjarmasin.

Di sisi lain, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah membahas draf anggaran ini. Ia menekankan pentingnya proses penganggaran ini sebagai bagian krusial dari siklus pemerintahan. “Ini bagian penting dari siklus penganggaran. Kita ingin semua program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ucap politikus Partai Gerindra itu. Yamin juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran, menegaskan bahwa anggaran tidak hanya harus dibahas dengan cepat, tetapi juga harus tepat sasaran. Ia menekankan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran daerah: “Transparan, inklusif, dan pro rakyat. Itu yang terus kita dorong dalam penyusunan anggaran daerah,” kata Yamin, menggarisbawahi komitmen pemerintah kota terhadap kepentingan publik.