Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk mengubah pendekatan dalam mengevaluasi sistem pendidikan. Langkah ini dilakukan guna menjawab tantangan zaman yang tak lagi hanya menuntut nilai akademik tinggi, tetapi juga mengedepankan kompetensi dan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, saat memberikan sambutan pada acara bertajuk “Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan, Penerapan Tes Kemampuan Akademik Sebagai Instrumen Penilaian Nasional” yang digelar di Hotel Mercure, Samarinda, Sabtu (24/05/2025).
Dalam forum tersebut, Sri Wahyuni menyoroti pentingnya evaluasi pendidikan yang tidak semata mengejar nilai ujian, tetapi juga memperhatikan aspek penguasaan keterampilan dan relevansi pembelajaran. Menurutnya, Tes Kompetensi Akademik (TKA) menjadi salah satu instrumen penilaian nasional yang mulai diadopsi untuk memastikan kualitas pendidikan tidak stagnan dalam angka, melainkan berkembang secara menyeluruh. “Kita tadi semua menyimak bagaimana paradigma baru evaluasi pendidikan ini melalui Tes Kompetensi Akademik sebagai instrumen penilaian nasional,” ujarnya.
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak hanya fokus pada penyediaan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan bahwa kualitas layanan pendidikan terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan program Gratispol yang telah digagas untuk memberikan akses pendidikan gratis mulai dari jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi (S1 hingga S3). Namun, ia menekankan bahwa pendidikan tanpa biaya harus dibarengi dengan standar mutu yang terjaga. “Pendidikan gratis harus didukung oleh kualitas sekolah dan kampus yang baik, meliputi infrastruktur memadai, kurikulum modern, tenaga pendidik kompeten, jejaring internasional, serta akses ke riset global,” tegasnya.
Terkait dengan implementasi TKA, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang untuk tidak membebani siswa, tetapi sebagai alat bantu bagi sekolah dan pemerintah untuk memetakan capaian serta kebutuhan pengembangan kompetensi siswa. “Kebijakan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan tidak menjadi beban bagi siswa-siswi,” tutur Sri Wahyuni.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam program pembangunan jangka pendek dan menengah Pemprov Kaltim. Dalam kerangka kerja 100 hari pertama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025–2030, kebijakan di bidang pendidikan ditempatkan dalam prioritas yang sama pentingnya dengan kesehatan dan infrastruktur.
Program prioritas tersebut tidak hanya mencakup pendidikan gratis, tetapi juga mencakup pemberian seragam sekolah tanpa biaya, penyediaan makanan bergizi bagi siswa, serta layanan kesehatan gratis yang diakses oleh pelajar dan mahasiswa. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, merata, dan relevan dengan kebutuhan global.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, Pemprov Kaltim akan memperluas kerja sama internasional dengan sejumlah universitas terkemuka di luar negeri. Dengan strategi ini, pemerintah berharap lulusan perguruan tinggi di Kalimantan Timur tidak hanya bersaing di tingkat nasional, tetapi juga diakui secara global.
Langkah strategis ini memperlihatkan bahwa arah pembangunan pendidikan di Kaltim tidak sekadar mengejar angka kelulusan, tetapi mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan kompetensi utuh baik secara akademik, karakter, maupun profesional. []
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah | ADV Diskominfo Kaltim
