Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Upaya memperkuat sektor pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat perhatian melalui kebijakan pemberian insentif bulanan sebesar Rp500 ribu kepada guru swasta, mulai dari jenjang PAUD hingga Madrasah Aliyah. Kebijakan ini tidak hanya disambut positif, tetapi juga dipandang sebagai langkah awal dalam mewujudkan keadilan kesejahteraan bagi tenaga pendidik non negeri.
Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Salehuddin, menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk pengakuan terhadap peran penting guru swasta yang selama ini kerap luput dari perhatian pemerintah. “Ini sinyal kuat bahwa guru-guru swasta mulai mendapat perhatian yang layak. Di tengah tekanan ekonomi akibat lonjakan harga kebutuhan pokok, insentif ini bukan sekadar angka, tapi suntikan moral dan ekonomi yang sangat berarti,” ujar Salehuddin, Rabu (25/06/2025).
Selama ini, ketimpangan kesejahteraan antara guru negeri dan guru swasta menjadi masalah laten dalam dunia pendidikan. Guru negeri cenderung lebih mapan secara finansial berkat berbagai tunjangan dan fasilitas, sementara guru swasta harus bertahan dengan penghasilan yang jauh dari kata layak.
Salehuddin menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ini sebagai awal yang positif, namun belum cukup. Ia menegaskan bahwa perluasan program, baik dari sisi cakupan penerima maupun besaran insentif, harus segera dirancang agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan. “Kesejahteraan guru swasta adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim. Ini bukan sekadar bantuan finansial, tapi bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka di sektor pendidikan nonformal,” tegas legislator asal Kutai Kartanegara tersebut.
Ia juga mendorong agar program insentif guru swasta dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 sebagai bentuk komitmen konkret pemerintah daerah terhadap keberlangsungan program ini.
Dengan semakin banyaknya guru swasta yang terfasilitasi secara layak, diharapkan pemerataan mutu pendidikan di Kaltim bisa lebih cepat tercapai. Kebijakan ini menjadi langkah awal yang patut diapresiasi, namun juga harus dijaga kesinambungannya agar tidak berhenti sebagai program seremonial belaka. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
