DPRD Kaltim Kawal Program Prioritas Pemprov

SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat merupakan kunci utama untuk memastikan program berjalan sesuai arah pembangunan daerah.

Dalam keterangannya, Ekti menekankan pentingnya komunikasi aktif antara pemangku kebijakan dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman publik terhadap setiap tahapan pelaksanaan program. Ia menyampaikan, sejumlah program unggulan seperti Gratispol dan Jospol tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan pemahaman dari semua pihak.

“Kami di DPRD tetap fokus pada pengawasan dan dukungan terhadap visi-misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wagub (Wakil Gubernur),” ujar Ekti di Samarinda, Sabtu (07/06/2025).

Ia menambahkan bahwa masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa setiap program, terutama yang berskala besar seperti pendidikan gratis, memerlukan waktu, mekanisme perencanaan, dan kesiapan anggaran. “Tapi masyarakat juga perlu tahu, semua itu butuh proses, tidak bisa instan,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Salah satu aspirasi masyarakat yang banyak disuarakan, menurutnya, adalah terkait percepatan program pendidikan gratis. Ekti tidak menampik ekspektasi tinggi tersebut, namun menegaskan bahwa realisasi program tetap harus mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku.

“Banyak masyarakat berharap hasil secepat membalik telapak tangan, tapi harus kita pahami, ada mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Semua itu berproses,” jelasnya.

Meski demikian, Ekti memastikan bahwa Pemprov Kaltim telah menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan janji politik di bidang pendidikan. Mulai tahun 2025 ini, mahasiswa baru dipastikan mulai menikmati manfaat program pendidikan gratis, yang akan terus diperkuat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026.

“Gubernur dan Wagub sudah menyampaikan program pendidikan gratis akan mulai diterapkan untuk mahasiswa baru tahun ini, dan anggarannya akan terus diperkuat di tahun anggaran berikutnya,” kata Ekti.

Sebagai bagian dari legislatif, Ekti menyatakan DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “DPRD sebagai mitra eksekutif punya tanggung jawab untuk memastikan visi-misi kepala daerah berjalan sesuai arah. Kami di legislatif akan terus mendampingi melalui fungsi pengawasan dan penganggaran,” pungkasnya. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah