Syarifatul Dipilih Pimpin Pansus Strategis DPRD Kaltim

SAMARINDA – Keterlibatan perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan strategis di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menunjukkan progres positif. Hal ini tercermin dari penunjukan Syarifatul Sya’diah, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim Tahun 2025–2029.

Penunjukan Syarifatul yang berasal dari Fraksi Partai Golkar ini disepakati secara mufakat dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim yang berlangsung di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Rabu (11/06/2025).

Kepercayaan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong keterwakilan perempuan pada posisi strategis di lingkup legislatif. Tidak hanya menjadi representasi wilayah pemilihan, tetapi juga berkontribusi dalam merumuskan arah pembangunan Kaltim lima tahun ke depan.

“Ya, bagi saya ini adalah pengalaman baru, dan ini tentu merupakan suatu kehormatan,” ungkap Syarifatul usai paripurna.

Politisi asal Kabupaten Berau ini mengakui bahwa tugas tersebut tidak ringan, mengingat RPJMD memuat arah kebijakan lintas sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Namun, ia melihat amanah tersebut sebagai ruang aktualisasi perempuan dalam struktur pengambilan kebijakan.

“Dipercaya oleh teman-teman di fraksi lain untuk memimpin sebagai ketua pansus, itu saya syukuri. Saya ini dari daerah, dari kabupaten Berau, perempuan pula, dan tentu banyak keterbatasan. Tapi mungkin ini bagian dari pertimbangan fraksi, untuk melakukan rotasi dan mendorong peran perempuan juga,” tuturnya.

Sebagai Ketua Pansus, Syarifatul berkomitmen memimpin proses pembahasan secara inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, serta melibatkan partisipasi publik dalam menyempurnakan rancangan RPJMD.

“Kita akan mengawal perencanaan jangka menengah ini agar on track, sesuai dengan visi misi gubernur, serta menyentuh persoalan riil masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan,” pungkasnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa kapasitas perempuan di dunia politik semakin diakui, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai penggerak dalam pembangunan daerah. Syarifatul berharap kepercayaan yang diberikan kepadanya dapat membuka lebih banyak ruang bagi perempuan di posisi pengambilan keputusan. [] ADVERTORIAL

Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah