DPRD Kaltim Usul Beasiswa Dokter untuk Atasi Ketimpangan Layanan

SAMARINDA – Tantangan pemerataan pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim) kian nyata seiring masih minimnya jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kaltim, kebutuhan ideal mencapai empat ribu dokter. Namun, sejauh ini baru sekitar dua ribu yang bertugas di rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat di seluruh provinsi.

Kondisi ini mendorong Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, H Baba, menyuarakan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah. Ia menekankan perlunya kebijakan yang berorientasi jangka panjang dalam menyelesaikan masalah kekurangan dokter, salah satunya melalui pemberian beasiswa berbasis ikatan dinas bagi mahasiswa kedokteran dan dokter spesialis.

“Kami berharap supaya pemerintah bisa menyediakan beasiswa untuk dokter spesialis, nanti supaya ada kontrak dan bisa bekerja di kampung sendiri,” ujar Baba kepada wartawan di Samarinda, Jumat (04/07/2025).

Baba juga menyampaikan bahwa DPRD akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh manajemen rumah sakit milik Pemprov Kaltim. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk menggali informasi aktual terkait permasalahan dan kebutuhan masing-masing rumah sakit, termasuk penyebaran tenaga medis yang masih belum merata.

“Memanggil managemen rumah sakit yang ada di Kaltim minggu depan untuk komunikasi mengenai tentang rumah sakit dan nakes yang masih kurang,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Baba menilai bahwa masalah kekurangan tenaga kesehatan tidak bisa dipisahkan dari minimnya infrastruktur pendukung. Ia menegaskan bahwa penyediaan fasilitas yang menunjang kerja tenaga medis, serta penguatan sistem layanan digital seperti telemedicine, menjadi bagian dari solusi menyeluruh.

Gagasan kolaborasi dengan universitas-universitas ternama di luar Kaltim turut menjadi perhatian. Hal ini dapat mempercepat distribusi dokter ke wilayah-wilayah yang membutuhkan sekaligus membuka peluang bagi dokter-dokter muda untuk kembali mengabdi di daerah asal mereka.

Sementara itu, layanan kesehatan di kawasan perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan memang sudah lebih baik. Namun, di daerah-daerah seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu, akses terhadap layanan kesehatan dasar masih menjadi kendala akibat jarak dan keterbatasan sarana.

Situasi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar kebijakan kesehatan ke depan tidak hanya fokus pada pusat kota, melainkan juga menyasar daerah-daerah yang selama ini tertinggal dalam hal pelayanan kesehatan. [] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Rasidah