Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA — Maraknya aktivitas buzzer di media sosial yang menyebarkan opini negatif memicu perhatian kalangan legislatif di Kalimantan Timur (Kaltim). Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya menata ulang etika berkomunikasi di ruang publik digital.
Ananda menyampaikan kekhawatirannya terhadap penyebaran opini yang tidak hanya bersifat provokatif, namun juga berpotensi memecah belah masyarakat. Ia menilai peran media sosial sebagai wadah ekspresi publik seharusnya diiringi tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan sosial.
“Kalau buzzer-buzzer yang negatif, itu yang tidak boleh,” tegas Ananda saat ditemui pada Sabtu (14/06/2025).
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk dalam bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya membedakan antara kritik yang membangun dan narasi yang menjatuhkan, menyebarkan hoaks, atau bahkan memuat unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
“Opini yang disampaikan dalam bentuk masukan atau kritik yang membangun masih bisa ditolerir. Karena kritik dan masukan itu bagian dari proses membangun daerah,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan, Ananda menilai bahwa kontrol sosial dari masyarakat sangat dibutuhkan. Namun, jika kritik disampaikan tanpa dasar dan sarat dengan niat buruk, justru akan merusak tatanan demokrasi yang sehat.
“Kalau sudah narasinya menjatuhkan, menyebarkan hoaks, apalagi ada unsur SARA, itu yang harus diwaspadai. Justru ini yang menimbulkan efek negatif di tengah masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong masyarakat untuk semakin bijak dalam bermedia sosial dan tidak terjebak dalam praktik ujaran kebencian yang bisa berdampak luas. Ia juga mengingatkan bahwa etika dan akurasi dalam menyampaikan informasi harus menjadi prioritas, baik bagi individu maupun kelompok yang aktif di dunia maya.
“Saya harap masyarakat dapat menyampaikan kritik dan masukan yang dapat membangun daerah lebih baik lagi,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan pegiat media sosial, untuk bersama-sama menjaga iklim digital yang sehat dan bertanggung jawab demi keberlanjutan pembangunan di Kaltim. [] ADVERTORIAL
Penulis: Muhammad Ihsan | Penyunting: Rasidah
