Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian serius terhadap akurasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), berbagai strategi diterapkan agar pemberian bantuan tidak hanya tepat guna, tetapi juga tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini menjadi prioritas.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kukar, Lucy Yulidasari, menegaskan bahwa sistem penyaluran bantuan di Kukar telah dirancang berdasarkan data yang akurat dan regulasi yang berlaku secara nasional. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, pihaknya mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.
“Kriterianya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga Kemensos,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Kantor Dinsos Kukar, Jumat (11/07/2025).
Lucy menjelaskan bahwa sejumlah indikator digunakan untuk mengukur kelayakan penerima bantuan. Beberapa di antaranya mencakup kondisi rumah tinggal, status pekerjaan kepala keluarga, pola konsumsi, hingga akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik. Dari data tersebut, pemerintah kemudian menyalurkan bantuan berupa sembako bulanan maupun dana tunai.
“Kamì dari Dinsos Kukar menyalurkan bantuan tersebut dalam bentuk sembako bulanan dan bantuan berupa uang tunai, yang bersumber dari Kemensos maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya.
Sasaran utama bantuan ini adalah mereka yang masuk kategori paling rentan secara sosial dan ekonomi, seperti penyandang disabilitas, anak telantar, serta lanjut usia. Pemerintah berharap, dukungan ini dapat memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Lebih jauh, Lucy juga menyinggung capaian penurunan angka kemiskinan di Kukar sebagai hasil positif dari berbagai program perlindungan sosial yang telah dijalankan.
“Untuk di wilayah Kukar, tingkat kemiskinannya juga menurun dari 7,61 persen di tahun 2023, menjadi 7,28 persen pada tahun 2024,” tambahnya.
Meski menunjukkan perkembangan, pemerintah tetap menyadari bahwa tantangan pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan berkelanjutan. Oleh karena itu, program jangka panjang seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat dan jaminan sosial tetap menjadi bagian integral dari strategi besar Dinsos Kukar.
“Kamì dari Dinsos Kukar juga berupaya agar pendistribusian bantuan yang diberikan dapat berjalan dengan tepat sasaran. Sehingga, bisa membantu bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya,” tutup Lucy. [] ADVERTORIAL
Penulis: Rudi Harahap | Penyunting: Rasidah
